SABTU, 8 OKTOBER 2016

SUMENEP --- Kondisi Anggaran Negara yang saat ini sangat tidak memungkinkan, membuat pemerintah pusat terpaksa melakukan moratorium terhadap pemekaran daerah, kota maupun provinsi yang selama ini telah banyak diusulkan oleh berbagai daerah. Pulau Madura yang juga berencana membentuk provinsi sendiri terpaksa harus menunggu. Selama kondisi keuangan belum membaik, kemungkinan besar keinginan untuk melakukan pemekaran daerah tidak akan tercapai.


Dengan adanya moratorium terhadap pemekaran daerah tersebut, membuat daerah yang telah mengusulkan untuk dilakukan pemekaran berakhir mentah. Usulan yang telah diajukan tersebut sudah ditolak oleh pemerintah pusat, sehingga Pulau Madura yang juga mengusulkan untuk menjadi provinsi sendiri mendapat imbas dari kebijakan moratorium tersebut.  

“Sekarang kita belum bisa bicara itu, aspirasi saya tahu sudah lama. Karena keadaan negara yang tidak memungkinkan dari sisi anggaran, makanya soal apapun bentuknya baik kabupaten, kota maupun provinsi kita mengalami moratorium soal itu,” kata Ade Komarudin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), saat berkunjung ke Kabupaten Sumenep, Sabtu (8/10/2016) malam.

Disebutkan, moratorium terhadap pemekaran daerah tersebut masih belum dipastikan sampai kapan akan berakhir, tetapi kemungkinan ketika keuangan Negara ini sudah sangat memungkinkan, bisa saja dicabut. Namun meskipun panitia pembentukan provinsi Madura sudah mengajukan yudisial review tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena hal itu sudah merupakan keputusan pemerintah yang tidak bisa lagi diotak-atik.

“Entah sampai kapan sampai kondisi keuangan kita membaik. Itu tidak usa yudisial review, karena sudah keputusan pemerintah, dan parlemen sudah memahami. Sebab meski dipaksain apapun, oleh siapapun keadaanya tidak memungkinkan, bukan soal tidak mau, keadaan keuangan negara,” jelasnya.


Kalau soal aspirasi pihaknya paham dan wajar jika itu dilakukan pemekaran, karena tinggal menambah satu kabupaten lagi. Saat ini kabupaten di Madura hanya ada empat, sehingga ketika ditambah satu kemudian menjadi lima kabupaten sudah bisa menjadi provinsi, namun keuangan Negara yang sangat tidak memungkinkan. 

“Saya kira semua pihak tidak bakalan tega, termasuk masyarakat Madura,” terangnya. 
[M. Fahrul]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: