KAMIS, 13 OKTOBER 2016

BALIKPAPAN --- Kepesertaan BPJS Kesehatan Kota Balikpapan sejak pelayanan dilaksanakan hingga kini mencapai 80 persen. BPJS Kesehatan Balikpapan tersebut melayani kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara - PPU dan Paser. Disusul kantor cabang lainya seperti Tarakan menempati posisi kedua yakni 73  persen dan  Samarinda sebanyak 68 persen dengan total kepesertaan BPJS kesehatan di Kalimantan berjumlah 6,2 juta orang dari jumlah penduduk 15, 2 juta.


Kepala Kantor Divisi Regional VIII Kalimantan  BPJS Kesehatan, Ni Mas Ratna Sudewi menjelaskan pertumbuhan kepersertaan BPJS kesehatan di wilayahnya berkisar 10-15 persen. Dan secara prosentase untuk wilayah Kalimantan, kepesertaan BPJS Kesehatan baru mencakup 58,73 persen.

"Kaltim paling tinggi memang di Balikpapan dengan angka 80,9 persen. Paling rendah kabupaten apalagi daerah pemekaran. Dan kami terus mengajak maupun menjemput bola untuk ikut dalam kepesertaan BPJS Kesehatan," ungkapnya disela-sela kegiatan gathering media, di Balikpapan, Kamis (13/10/2016).

Pihaknya mengaku masih memiliki PR untuk mengajak penduduk yang belum masuk dalam program JKN ini sebab pada 1 Januari 2019 seluruh penduduk  (universal coverage) harus terdaftar sebagai perserta BPJS Kesehatan.

Adapun untuk kantor cabang lainnya seperti telah mencapai Barabai 46 persen dan terendah ada di kota Banjarmasin dengan tingkat kepersertaan hanya 43 persen. Kemudian Sampit 60 persen, Palangkaraya 52 persen.

Selain itu, Sudewi mengatakan daerah mana yang penduduknya belum menjadi peserta BPJS Kesehatan terus dilakukan maping.

"Kita terus maping mana yang sudah 80 persen mana yang belum. Di Balikpapan ini kan masih kurang 20 persen jadi 2017 minimal 10 persen. Itu untuk menguatkan gotong royong ini supaya kebutuhan negara akan iuran yang besar  ini berkurang karena resiko itu harus disebar," tambahnya.


Pada kesempatan itu, Kepala Departemen  Pemasaran, Kepersetaan dan UPMP4 Agus Ramlan Hidayat menambahkan bagi individu yang hingga per 1 Januari 2019 belum juga mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS akan dikenakan sanksi berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu seperti IMB, SIM, Sertifikat tanah, paspor dan STNK.  Sedangkan bagi perusahaan pemberi kerja dikenakan sanksi mulai Juli 2016 lalu.

"Kalau perusahaan tentu terkait dengan pengurusan perizinan usaha, izin tertentu pada tender proyek, izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA), izin penyedia pengusaha jasa dan IMB," imbuhnya.
[Ferry Cahyanti]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: