SENIN, 17 OKTOBER 2016

BALIKPAPAN --- Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Balikpapan, Pemerintah Kota berencana menarik pajak air tanah jasa pencucian kendaraan. Sebelum rencana itu dilaksanakan, pemerintah masih mencari solusi menyederhanakan izin Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), mengingat banyak pemilik air bawah tanah tak memiliki izin tersebut.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota Balikpapan Suryanto menjelaskan saat ini masih dicari bagaimana solusi pembuatan izin UKL-UPL terhadap para penyedia jasa pencucian kendaraan. Sehingga apabila izin telah dikantongi, maka pajak air tanah juga dapat dilakukan.

"Kalo pajak air tanah melalui jasa pencucian kendaraan ini dapat dilakukan, maka PAD bisa meningkat. Tapi itu masih rencana dan perlu solusi," ucapnya Senin, (17/10/2016).

Kendala yang dihadapi dari rencana tersebut pihaknya menyebutkan, tidak adanya izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan dari pembuatan air bawah tanah tersebut. "Hal inilah yang saat ini tengah dibahas bersama dinas terkait. Apabila izinnya belum ada, maka belum bisa ditarik pajaknya," tandasnya.

Selain itu, Suryanto mengatakan untuk pengurusan izin UPL dan UKL harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, sehingga diperlukan bantuan konsultan.

"Makanya kami perlu mencari solusinya agar tidak membebani pelaku jasa pencucian kendaraan," tambahnya.

Sementara itu, salah seorang pemilik jasa pencucian kendaraan Anwar berpendapat upaya pemerintah untuk menarik pajak itu perlu disosialisasikan, sehingga pelaku bisnis ini tidak kaget.

"Tapi kami juga dipermudah izinnya. Kategorinya seperti apa, masak ya kalo kecil-kecilan ditarik juga," ucapnya.

Jurnalis : Ferry Cahyanti / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Ferry Cahyanti
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: