SENIN, 10 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Raker dan RDP antara Komisi II DPR RI dengan Menteri PANRB, Asman Abnur serta Kepala BKN, Bima Haria Wibawa salah satu agendanya membahas penyelesaian masalah Tenaga Honorer K2 (TH K2) di Indonesia.


TH K2 merupakan mereka yang bekerja dibawah instansi pemerintah yang honornya tidak dibiayai oleh APBN maupun APBD, akan tetapi dapat diangkat menjadi PNS sesuai kebutuhan dari masing-masing instansi terkait tempat dimana TH K2 bernaung.

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman (Fraksi Golkar) dan Wakil Ketua, Ahmad Riza Patria (Fraksi Gerindra) menitikberatkan pembahasan mengenai tidak lulusnya 438.593 TH dari bidang kerja sebagai pendidik sebanyak 157.384 orang (41%), kesehatan sebanyak 6.091 (3%), penyuluh sebanyak 1.796 (1%), dan tenaga honorer teknis/admin sebanyak 273.322 orang (55%).

Menyikapi hal tersebut, pemerintah beralasan bahwa semua CPNS memang harus mengikuti mekanisme penerimaan PNS sesuai yang tertuang dalam UU ASN (Aparatur Sipil Negara) No.5 Tahun 2014 yang mengatur penerimaan CPNS mulai persyaratan administratif hingga batasan usia CPNS.

Wakil rakyat dalam hal ini Komisi II DPR RI menginginkan adanya usaha pemerintah yang lebih manusiawi dalam mekanisme penerimaan CPNS karena banyak diantara Tenaga Honorer K2 atau TH K2 sudah mengabdi kepada masyarakat sejak tahun 2000 sehingga pemerintah harus bisa mengakomodir keinginan mereka untuk menjadi PNS, bukan atas dasar UU ASN saja akan tetapi juga atas dasar penilaian pengabdian mereka kepada masyarakat. Karena jika tidak demikian maka kemungkinan mereka menjadi PNS sangat kecil bahkan lebih buruk lagi mereka tidak bisa menjadi PNS.


Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman dari Fraksi Golkar menegaskan bahwa tidak ada ketidakmampuan pemerintah dalam hal ini, karena dari sisi anggaran sebenarnya memungkinkan bagi pemerintah untuk menyelesaikan polemik CPNS dari Tenaga Honorer K2.

Akar permasalahan sebenarnya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini Kementerian PANRB beserta BKN harus bisa menghentikan penerimaan CPNS sebelum para tenaga honorer K2 yang belum terakomodir menjadi PNS diselesaikan agar tidak terjadi tumpang tindih penerimaan CPNS baru kedepannya yang bisa merugikan para Tenaga Honorer K2 yang sudah lebih dahulu mengabdi kepada masyarakat.

"Satu-satunya jalan adalah melakukan revisi UU ASN No.5 Tahun 2014, jika tidak maka Tenaga Honorer K2 tidak bisa terakomodir menjadi PNS bahkan sebagai P3K pun mereka dipastikan tidak bisa lolos jika UU ASN tersebut belum direvisi," tegas Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman di Senayan, Jakarta.

Tidak sebatas itu saja namun Komisi II juga dengan tegas meminta Kementerian PANRB dan BKN bisa bersinergi lebih bijak untuk mempersiapkan rumusan awal kebijakan terkait penyelesaian Tenaga Honorer K2 sambil menunggu revisi UU ASN No.5 Tahun 2014 dirampungkan oleh Komisi II DPR RI.

Raker dan RDP yang alot sejak pukul 15.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB tersebut akhirnya mencair setelah Kementerian PANRB bersama BKN menyanggupi untuk menerima keinginan DPR RI untuk mempersiapkan rumusan awal penanganan CPNS dari Tenaga Honorer K2 sekaligus kembali melakukan rapat lanjutan dengan Komisi II DPR RI untuk membahas revisi UU ASN No.5 Tahun 2014 yang dianggap kurang mengakomodir keinginan para Tenaga Honorer K2 (TH K2) menjadi PNS.
[Miechell Koagouw]

Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: