RABU, 12 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, mengeluarkan instruksi untuk melakukan moratorium izin kelapa sawit di daerah tersebut. Izin tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Aceh Utara nomor 548/INSTR/2016 tentang Moratorium Izin Perkebunan Sawit Baru di Kabupaten Aceh Utara.


Dalam naskah instruksi Bupati Aceh Utara yang diperoleh Cendana News, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, sedikitnya mengeluarkan dua instruksi kepada sejumlah instansi. Diantaranya Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Kantor Palayanan Perizinan Terpadu (KP2T), dan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH).

Sementara dua instruksinya antara lain, pertama meminta sejumlah instansi yang ditunjuk tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung moratorium izin usaha perkebunan kelapa sawit baru.

Bupati yang akrab disapa Cek Mad tersebut melarang instansi menerbitkan surat analisa pertimbangan teknis ketersediaan lahan terhadap pengurusan izin usaha perkebunan kelapa sawit baru. Kemudian untuk tidak mengusulkan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) untuk keperluan izin usaha perkebunan kelapa sawit baru.

Untuk tidak melakukan perencanaan tata ruang atau lokasi izin usaha perkebunan kelapa sawit baru. Lalu Cek Mad meminta instansi tersebut untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kesesuaian antara dokumen AMDAL dan aktivitas perkebunan.

Sementara instruksi kedua, Cek Mad meminta kepada masing-masing instansi tersebut untuk dapat salng berkoordinasi dalam menindaklanjuti pelaksanaan moratorium izin perkebunan sawit baru tersebut.

“Dalam rangka mewujudkan pembangunan perkebunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan untuk terciptanya keseimbangan alam, sehingga masrakat dapat berusaha dibidang perkebunan atau pertanian secara berkesinambungan,” tulis Cek Mad.

Sebelumnya, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, mengeluarkan instruksi terkait moratorium sawit di kabupaten setempat. Instruksi tersebut digadang untuk menunda pemberian izin untuk pembukaan lahan baru.

Program Manager LSM Bina Rakyat Sejahtera (Bytra), Muhadi Bukhari, kepada Cendana news, mengatakan, moratorium bupati tersebut tertuang dalam Instruksi Bupati Aceh Utara nomor 548/INSTR/2016 tentang Moratorium Izin Perkebunan Sawit Baru di Kabupaten Aceh Utara.
[Zulfikar Husein]

Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: