SELASA, 18 OKTOBER 2016

JAKARTA --- Ir. Bambang Irianto, Walikota Madiun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus perkara korupsi pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Madiun, Jawa Timur. Demikian pernyataan resmi Laode M. Syarif, Wakil Ketua KPK tadi malam di Gedung KPK Jakarta, Jalan Hajjah Rangkayo Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin malam (17/10/2016).


Sebenarnya menurut KPK kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diduga dilakukan oleh Bambang Irianto tersebut pernah diselidiki oleh Kejaksaan Negeri Kota Madiun Jawa Timur pada tahun 2012 dan kemudian juga sempat diambil alih oleh Kejaksaan Negeri (Kejati) Jawa Timur. Namun karena pada waktu itu belum ada temuan bukti-bukti yang ditemukan, maka yang bersangkutan tidak jadi diperiksa dan kasusnya untuk sementara dihentikan.

KPK menduga bahwa Bambang Irianto terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan dugaan kasus Tipikor proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) dengan total nilai proyek sebesar 76,5 miliar Rupiah. KPK menduga bahwa Bambang Irianto juga terindikasi menerima gratifikasi terkait dengan pembangunan PBM yang terletak Jalan Jendral Sudirman, Kecamatan Kartoarjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

"KPK kemarin secara resmi telah menetapkan Walikota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan penerimaan gratifikasi dalam proyek pembangunan Pasar Besar Madiun (PBM) dengan total anggaran 78.5 miliar Rupiah, namun yang bersangkutan hingga belum ditahan, KPK masih menghitung berapa kerugian negara terkait dengan proyek pembangunan PBM tersebut" demikian kata Yuyuk Andriati Iskak, PLH Kabiro Humas KPK di Gedung KPK, Selasa siang (18/10/2016).

Jurnalis : Eko Sulestyono / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Eko Sulestyono
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: