SENIN, 21 NOVEMBER 2016

JAKARTA --- Dewan Perwakilan rakyat (DPR) dan Pemerintah kembali menggodok pasal mengenai delik penghinaan presiden dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut dimasukkan oleh Presiden Jokowi, karena merasa dirinya harus dihormati sebagai simbol negara.

Anggota Komisi Hukum DPR, Syrifuddin Sudding
Anggota Komisi Hukum DPR, Syrifuddin Sudding mengatakan, pasal perihal penghinaan pejabat pemerintah dalam KUHP tersebut merupakan inisiasi dari pemerintah dan saat ini masih digodok Komisi III DPR dan harus mendapatkan respon positif dari anggota panitia kerja (Panja).

"Menurut saya, RUU KUHP pasal penghinaan terhadap pejabat negara tidak begitu relevan. Sebab, era demokrasi yang kita anut mempersilahkan siapapun untuk bersuara di muka umum,"ujar Sudding di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin, (21/11/2016).

Dijelaskan, ada beberapa poin dalam pembahasan rancangan KUHP yang perlu diperdalam. Khususnya bagi pasal penghinaan terhadap pejabat pemerintah atau presiden, apakah masih relevan pasal ini diberlakukan karena ini bertolak belakang dengan kebebasan berekspresi, berpendapat pada era demokrasi.

Lebih jauh Sudding menuturkan, saat ini perlu pembedaan yang jelas sehingga kebebasan berekspresi tidak menjadi terkekang. Penyampaian pendapat sesuai dengan aturan yang ada serta membangun, maka sudah sepatutnya RUU ini perlu dikaji kembali. Pandangan, pendapat atau pernyataan dalam kaitannya penghinaan ini beda tipis dengan kritikan.

"Untuk itu, saya kira RUU KUHP sebagai penghinaan pejabat negara, Komisi III akan mengkaji lebih dalam sebelum diparipurnakan,"pungkasnya.
Jurnalis : Adista Pattisahusiwa / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: