RABU, 23 NOVEMBER 2016
LAMPUNG---Antisipasi peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang mulai merambah wilayah pedesaan, Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian Saputra mengimbau masyarakat bisa membatasi aktivitas hiburan hingga batas jam tertentu. Upaya tersebut merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh polisi dalam menekan peredaran narkotika yang diduga menyusup dalam kegiatan hiburan organ tunggal yang merupakan hiburan di tengah masyarakat saat hajatan pernikahan atau hajatan masyarakat. AKBP Adi Ferdian Saputra bahkan menyebutkan aturan pembatasan kegiatan hiburan organ tunggal tersebut sebelumnya telah diatur dalam kepemimpinan Kapolda Lampung Brigjen Edward Syah Pernong dengan membatasi hiburan organ tunggal diperbolehkan digelar hingga pukul 18.00 WIB. Sementara jika melebihi batas waktu yang ditentukan maka polisi berhak membubarkan atau menegur pihak penyelenggara organ tunggal. Meski demikian kegiatan yang bersifat kerohanian dan adat istiadat masih diperkenankan dilakukan hingga malam hari dengan tetap mengedepankan keamanan dan ketenteraman masyarakat.

Langkah yang ditempuh selanjutnya melihat situasi di tengah masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal. Polres Lampung Selatan masih memberi dispensasi waktu penyelenggaraan organ tunggal hingga pukul 21.00 WIB dengan catatan tetap menjaga ketertiban dan keamanan serta larangan mengkonsumsi minuman keras bahkan narkoba. Selain pencegahan penyalahguhaan narkoba, pembatasan waktu untuk hiburan organ tunggal tersebut dilakukan untuk menghindari hal-hal tak diinginkan di antaranya perkelahian atau konflik yang berakibat kerusuhan antarpenonton.

"Berbagai langkah telah kita lakukan dengan sosialisasi kepada tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan hiburan organ tunggal karena kita tidak menginginkan adanya konflik akibat hiburan organ tunggal hingga malam hari ditambah adanya penyusupan narkoba," ujar Kapolres Lampung Selatan AKBP Adi Ferdian Saputra yang memberikan pemaparan dalam silaturahmi kebangsaan di aula Ahmad Yani Makodim 0421/LS, Rabu (23/11/2016).

Kapolres Lampung Selatan, AKBP Adi Ferdian Saputra sedang memberikan pengarahan mengenai pembatasan organ tunggal di wilayah hukum setempat.
Meski demikian AKPB Adi Ferdian Saputra berharap setiap persoalan yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan masalah yang timbul di antaranya jika ada perkelahian akibat hiburan organ tunggal harus bisa diselesaikan dengan cara rembug pekon yang dalam bahasa Lampung bermakna musyawarah desa. Kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik sosial di tingkat desa tersebut, ungkap mantan Wakapolres Lahat, merupakan upaya Polda Lampung dalam menekan adanya gejolak sosial di masyarakat karena sesuai dengan peraturan daerah rembug pekon menjadi salah satu solusi selain tindakan pemidanaan hingga ke tingkat pengadilan. Polisi juga terus melakukan langkah antisipasi dengan melakukan kegiatan anjau silau ayau atau kegiatan silaturahmi dan kunjungan ke berbagai tokoh masyarakat, tokoh adat untuk mempererat rasa persaudaraan.

Selain persoalan organ tunggal dan persoalan lain, sebagai wilayah hukum polisi yang berada di ujung selatan Pulau Sumatera, AKBP Adi Ferdian Saputra menyebut Polres Lampung Selatan memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian persoalan-persoalan kejahatan yang ada. Beberapa bentuk kejahatan tersebut di antaranya kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, pencurian kekayaan negara, implikasi kontijensi. Sementara itu berdasarkan catatan indeks kriminal di bidang peredaran narkoba termasuk cukup tinggi di Lampung Selatan disusul dengan kriminal pembunuhan, penganiayaan dengan pemberatan, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang dikenal dengan begal.

"Khusus untuk narkoba, langkah yang kita lakukan sebagai wilayah di pintu masuk dan pintu keluar Pulau Sumatera adalah dengan memperketat penjagaan di pintu masuk Seaport Interdiction pelabuhan Bakauheni dan memaksimalkan kepolisian sektor kawasan pelabuhan Bakauheni," terang Adi Ferdian Saputra.

Aparat Polri dan TNI di Lampung Selatan terus berkoordinasi dan bersiaga menciptakan keamanan yang kondusif di wilayah hukum Lampung Selatan.
Beberapa catatan lain yang menjadi perhatian Polres Lampung Selatan yang hingga kini masih menjadi masalah di antaranya soal pembebasan lahan untuk penggunaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), masalah kepemilikan tanah, dan masalah pengelolaan jembatan timbang yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Akibat pengelolaan jembatan timbang yang semula dikelola daerah dan memberi lapangan pekerjaan bagi masyarakat dalam penyediaan jasa berimbas pada angka kriminalitas tinggi di antaranya aksi pemalakan, menghentikan kendaraan pada malam hari untuk meminta uang, pencurian lampu-lampu jalan dan persoalan potensi konflik sosial. Karenanya, perlu peran tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan elemen masyarakat lain dalam mengupayakan ketenangan di masyarakat.

Adi Ferdian Saputra menyadari bahwa peran polisi saat ini masih sangat penting di tengah masyarakat, namun dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) membuat polisi harus melakukan koordinasi lintas sektoral di antaranya dengan pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Ia bahkan menyebut saat ini jumlah faktual polisi di masyarakat masih terbatas dengan 1 polisi membawahi sebanyak 1000 orang masyarakat. Padahal sesuai dengan angka ideal oleh PBB 1 polisi setidaknya membawahi sebanyak 400 masyarakat. Komposisi demografis yang belum berimbang tersebut membuat polisi berharap ada peran serta masyarakat dalam ikut menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, sehingga muncul istilah "menjadi polisi bagi dirinya sendiri".

"Kami sangat terbantu dengan keberadaan TNI dan pemerintah serta tentunya peran serta semua tokoh dalam menjaga keamanan dan ketenteraman di masyarakat untuk menciptakan kenyamanan dalam situasi bangsa yang saat ini sedang diuji rasa persatuan dan kesatuannya," ungkap AKBP Adi Ferdian Saputra.

Kapolres dalam kesempatan pemaparan silaturahmi kebhinekaan di hadapan ratusan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Pesawaran juga mengimbau agar warga Lampung Selatan tidak ikut menyalurkan aspirasinya ke Jakarta. Ia mengungkapkan dalam kasus dugaan penistaan agama oleh gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama telah dilakukan langkah hukum oleh Bareskrim Mabes Polri bahkan dengan status tersangka. Karenanya, Polres Lampung Selatan mengimbau aksi demo yang rencananya akan digelar pada 25 November atau 2 Desember mendatang bisa dilakukan di wilayah masing masing di antaranya di kantor bupati atau di tempat lain. Meski demikian, ia mengaku, tetap melakukan langkah antisipasi jika ada warga yang tetap nekat berangkat ke Jakarta.

"Kita tetap kerahkan personil di Bakauheni untuk mengantisipasi pergerakan massa karena sesuai instruksi Kapolda Lampung dan MUI bahwa ada larangan berangkat ke Jakarta untuk aksi demo seperti awal November lalu," ungkap Adi Ferdian Saputra.

Ia juga mengungkapkan agar seluruh agama yang ada di Lampung Selatan di antaranya Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan agama lain saling menghormati. Bahkan menjelang perayaan Natal 2016 dan tahun baru 2017 polisi telah menyiapkan personil dalam upaya pengamanan ibadah Natal 2016 dengan kegiatan Operasi Lilin Krakatau 2016 yang akan mengamankan setiap gereja di Kabupaten Lampung Selatan dan Pesawaran. Kondusivitas di tengah masyarakat menjadi sebuah tugas bersama, tidak hanya tugas Polri dan TNI, melainkan peran semua tokoh agama, masyarakat, dan elemen masyarakat lain.

Jurnalis: Henk Widi / Editor: Satmoko / Foto: Henk Widi
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: