KAMIS, 10 NOVEMBER 2016

BALIKPAPAN---Batas akhir pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 pada 30 November mendatang, namun hingga pekan kedua November 2016 Pemkot dan DPRD belum melakukan pembahasan Anggara 2017. Apabila melewati maka DPRD dan kepala daerah terkena penalti alias tidak digaji selama 6 bulan seperti yang dialami kota Samarinda.


Menurut Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Sukri Wahid, keterlambatan ini tidak masuk dalam situasi darurat atau force majeur. Apalagi penyusunan APBD ini menyesuaikan denan struktur Pemkot dengan sejumlah SKPD baru.

"Kita sudah tahu celah kekurangan APBD. Kemarin itu problemnya ngetok SKPD baru yang agak lambat. April keluar PP 18, kita sahkan Perda itu satu bulan setelah itu, dan APBD  2017 dibuatkan berdasarkan sturuktur SKPD baru. menyusun itukan susah, Perwali belum  keluar untuk tupoksi dan penjabarannya," jelasnya saat ditemui di ruang kerjanya.

Sukri yang juga Politis PKS ini mengatakan, pembahasan APBD 2017 akan dilakukan secara maraton dan dipastikan tidak ada anggota DPRD yang keluar daerah.  Disamping itu, diyakini pembahasan akan dilakukan dengan memotong pembahasan di tingkat Komisi.

"Sekarang sudah sisa dua pekan jangan-jangan Komisi tidak sempat bahas. SKPD makin banyak, saya bayangkan itu crowdednya pembahasan anggaran. Saya khawatir bulan 11 ini masuk teknis pembahasan APBD," tandasnya selaku anggota badan anggaran, Kamis (10/11/2016).

Dia menegaskan, apabila hingga 30 November belum juga diketok maka DPRD dan Kepala Daerah kena penalti yakni tidak digaji enam bulan, sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006.

"Kalau kena finalti seperti Samarinda, 6 bulan nggak digaji. Sakitkan. Itu juga berlaku untuk kepala daerah," ujarnya. 
Jurnalis : Ferry Cahyanti / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Ferry Cahyanti
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: