KAMIS 3 NOVEMBER 2016

BALIKPAPAN --- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim keberatan dengan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Timur 2017 sebesar 8,25%. Keberatan itu karena angka UMP cukup besar, mengingat pertumbuhan ekonomi Kaltim sendiri tumbuh minus.

 Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo

 

Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan dengan naiknya UMP maka UMK akan naik. "Kami inginnya UMK tidak ikut naik, karena UMP sudah naik dan kita musti lihat kemampuan pengusaha," ucapnya Kamis, (3/11/2016).

Penetapan UMP berpedoman pada pertumbuhan inflasi nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Slamet menegaskan pengusaha tidak mau repot meski modalnya dari pengusaha sendiri. Sementara yang memutuskan upah minimum provinsi dan kota adalah pemerintah.

"Kalau pengusaha tidak sanggup ya di-PHK saja. Pengusaha itu modalnya sendiri lalu dipaksa diluar kemampuan. Pengusaha juga bisa minta penangguhan pembayaran. Bukan berarti adanya penangguhan itu tidak dibayar, kan pasti dibayarkan," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap UMK 2017 juga tidak naik karena pertumbuhan ekonomi daerah yang menurun.

Sementara itu, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kaltim 2017 sebesar Rp2.339.556,37. Penetapan ini akan diterbitkan
 keputusannya pada 1 November 2016 dan berlaku sejak 1 Januari 2017.

Jurnalis: Ferry Cahyanti/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Ferry Cahyanti
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: