KAMIS 3 NOVEMBER 2016
JAKARTA---Beredarnya surat Kementerian Riset, teknologi dan perguruan tinggi (Kemenristekdikti) ke publik yang mengintervensi civitas akademika perguruan tinggi untuk tidak terlibat dalam 'Aksi Bela Islam' pada 4 November 2016, dinilai telah mencederai prinsip demokrasi yang diatur dalam konstitusi negara.



Dalam Surat tersebut, Kemenristek Dikti mengimbau kepada kalangan mahasiswa, agar tak ikut dalam aksi demonstrasi menuntut pengusutan dugaan penistaan agama oleh Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang rencananya digelar secara besar-besaran di Depan Istana Kepresidenan.

"Presiden Jokowi seharusnya bersikap bijak dan tegas, bukan justru menunjukan sikap keberpihakan terhadap pelaku yang merusak prinsip ke-Bhinneka-an, nasionalisme, dan stabilitas sosial," ujar

Koordinator BEM SI, Bagus Tito Wibisono dalam rilis yang diterima Cendana News di Jakarta, Kamis, (3/11/2016).

Menurutnya, kepercayaan rakyat Indonesia kepada presiden akan hilang jika Jokowi terus membela Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penistaan agama.

BEM SI mengutuk segala bentuk pembungkaman pergerakan mahasiswa dan pelemahan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Berdasarkan UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak memiliki hak dasar dalam hal kebebasan berfikir dan bersikap, kebebasan berserikat dan berkumpul menyatakan pendapat.

Oleh sebab itu, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyatakan sikap:

1. Mengecam tindakan Ahok yang mengkebiri ke-bhinneka-an dan semangat nasionalisme karena telah menistakan Agama Islam sebagai salah satu agama yang diakui konstitusi;

2. Menuntut Presiden dan aparat penegak hukum bersikap tegas dan segera menjatuhkan hukuman yang adil sesuai konstitusi guna mengembalikan stabilitas negara;

3. Menghimbau kepada seluruh civitas akademika perguruan tinggi, khususnya mahasiswa seluruh Indonesia untuk terlibat dalam aksi demonstrasi yang dijamin oleh konstitusi;

4. Mengutuk segala bentuk pembungkaman pergerakan mahasiswa dan pelemahan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum;

5. Mendesak kemenristekdikti untuk mencabut surat edaran dirjen Belmawa nomor 350/B/SE/2016 tentang himbauan terkait unjuk rasa 4 November 2016 karena menciderai gerakan mahasiswa yang independen dengan berdasarkan gerakan moral intelektual.

"Bila kita adalah gerakan, maka diam berarti mati," katanya menegaskan.

Jurnalis : Adista Pattisahusiwa/ Editor: Irvan Sjafari/ Foto:  Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: