SELASA 8 NOVEMBER 2016
   
MATARAM---Masih tingginya angka pernikahan usia dini di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), selain disebabkan karena faktor pendidikan, juga disebabkan karena masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan sebagian masyarakat tentang tujuan utama dari suatu pernikahan dilakukan.

Sosialisasi penundaan usia perkawinan dan seminar kepemimpinan wanita di Mataram.

“Sebagai organisasi wanita yang juga konsen membahas berbagai persoalan tentang perempuan dan anak, Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diharapkan bisa terlibat secara aktif menekan angka pernikahan dini, dengan mendorong Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)” kata Ketua BKOW NTB, Hj. Syamsiah dalam acara sosialisasi penundaan usia perkawinan dan seminar kepemimpinan wanita di Mataram, Selasa (8/11/2016).

Menurut Syamsiah sebagai organisasi yang sebagian pengurusnya terdiri dari istri kalangan pemangku kebijakan setingkat Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD)maupun dari kalangan pemerhati dan aktivis perempuan dan anak, keberadaan BKOW sangat strategis dalam upaya membantu pemerintah menyadarkan masyarakat melakukan PUP.

Ia mengatakan, kegiatan semacam ini sangat penting mengingat dari 34 Provinsi, NTB merupakan daerah dengan angka pernikahan usia dini terbesar ketiga, karena laju usia pernikahan dini yang sangat pesat. 

Syamsiah pun menghimbau agar seluruh yang hadir di acara ini nantinya bisa memberikan pemahaman secepat mungkin kepada seluruh anak-anak muda di NTB khusunya di
pedesaan-pedesaan untuk tidak melakukan pernikahan dini.

“Kalau masuk ke desa jangan memakai bahasa kota tetapi pakailah bahasa desa agar ketika kita menyampaikan mereka akan benar-benar mengerti, meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesiapan fisik,mental maupun ekonomi ketika memutuskan untuk berkeluarga.”

Lebih lanjut Syamsiah menambahkan, bahwa sekarang sudah ada namanya kesetaraan gender, di mana perempuan juga memiliki hak dan kesempatan sama dalam berbagai bidang. Hal tersebut diharapkan akan bisa membangun semangat para wanita untuk berkarya. 

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Muhammad Amin mengungkapkan  pendewasaan usia perkawinan telah menjadi salah satu isu prioritas di NTB dan telah tercantum sebagai salah satu indikator pencapaian dalam RPJMD NTB Tahun 2013-2018, maka dari itu, diharapkan juga dapat meningkatkan pengetahuan yang baik bagi kepemimpinan wanita.

“Momentum ini kiranya dapat mengintensifkan upaya kita bersama dalam membangun pengertian, pemahaman serta komitmen antara seluruh pemangku kepentingan, mitra kerjadan masyarakat tentang tujuan dan makna pendewasaan usia perkawinan,” tuturnya.

Jurnalis: Turmuzi/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Turmuzi
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: