JUM'AT, 11 NOVEMBER 2016

LAMPUNG---Balai Karantina Pertanian Kelas I Bandarlampung wilayah kerja Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan berhasil mengamankan pengiriman ulat sutera (Bombyx Mori L) yang akan dikirim menggunakan moda transportasi bus penumpang. Menurut Buyung Hadiyanto, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) BKP Bandarlampung Wilker Bakauheni, sebanyak 4 karung ulat sutera yang dimasukkan ke dalam tabung tabung bambu khusus tersebut diangkut menggunakan kendaraan PT Antar Lintas Sumatera (ALS) bernomor BK 7998 DE. 


Kronolois pengamanan ulat sutera yang jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan ekor tersebut dilakukan saat kendaraan ALS tersebut akan membeli tiket di tollgate pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Petugas karantina yang melakukan pemeriksaan pada bagasi sebelah kanan dan ditemukan sekitar 4 karung berisi ulat sutera dan sebagian sudah dalam bentuk kokon. Diperkirakan sebanyak 4 karung tersebut berisi sekitar puluhan buluh bambu yang digunakan untuk meletakkan ulat sutera yang akan dikirim.

Menurut Buyung Hadiyanto sebanyak 4 karung ulat sutera tersebut berdasarkan dokumen yang ada pada paket pengiriman berupa karung tertulis asal berasal dari Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara. Barang akan dikirim menuju Perumahan Taman Raden Intan Arjosari Kabupaten Malang Jawa Timur. Petugas karantina yang melakukan pemeriksaan ungkap Buyung Hadiyanto tidak menemukan dokumen karantina atau dokumen izin masuk dan izin keluar yang dipersyaratkan dalam perlalulintasan komoditas pertanian.


"Sementara kita tahan terlebih dahulu untuk pemeriksaan lebih lanjut karena sesuai prosedur ulat sutera merupakan jenis hewan yang harus melalui proses karantina, terkait jumlahnya kita amankan sebanyak 4 karung dengan tabung bambu sebagai wadah untuk ulat sutera tersebut,"terang penyidik BKP Bandarlampung wilker Bakauheni, Buyung Hadiyanto saat dikonfirmasi Cendana News, Jumat (12/11/2016).

Selanjutnya petugas mengamankan empat karung berisi ulat sutera tersebut sebagai langkah awal mitigasi resiko hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan atau organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) terhadap. Selain itu berdasarkan aturan peengiriman tersebut telah melanggar Permentan Nomor 12/Permentan/OT.140/2015 tentang tindakan karantina hewan dan tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa hewan karantina dan organisme pengganggu hewan karantina di tempat pemeriksaan karantina terutama pasal (7) dimana alat angkut pengiriman hewan tersebut harus dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan paling lambat dua hari sebelum kedatangan alat angkut.


"Sebetulnya ada kelonggaran terkait pengiriman tersebut pengurusan dokumen karantina bisa saat berangkat tapi banyak kejadian justru sengaja tidak mengurus dokumen karantina padahal sudah kita lakukan sosialisai terkait prosedur karantina tersebut,"ungkap Buyung.

Selain tidak melakukan pengurusan dokumen, pelaporan ke kantor karantina juga berkaitan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadapa barang barang karantina yang akan dilalulintaskan. Prosedur pengamanan terhadap pengiriman ulat sutera dan pengiriman OPTK dan HPHK lainnya menurut Buyung dilakukan oleh petugas karantina sesuai ketentuan Undang Undang RI Nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

Paska pengamanan ulat sutera asal Sumatera Utara tujuan Malang Jawa Timur tersebut petugas terus melakukan pengetatan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan Bakauheni terutama kendaraan kendaraan yang dicurigai membawa komoditas pertanian tanpa dokumen. Upaya pemeriksaan tersebut menurut Buyung tetap berkoordinasi dengan petugas Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni dan anggota Seaport Interdiction yang bertugas di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.

Selain melakukan pemeriksaan petugas karantina juga melakukan sosialisasi dengan memasang banner banner dan spanduk terkait PP No 35. Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian. Peraturan baru tentang perubahan tarif PNBP tersebut sebagian sudah diketahui oleh pengusaha jasa ekspedisi dan para feedloter(pemilik ternak penggemukan sapi), peternak, pemilik tambak dan stakeholder terkait berkaitan dengan karantina. Selain itu sebagian pengurus kendaraan ekspedisi juga telah diberikan sosialisasi agar saat pengiriman komoditas pertanian berkaitan dengan karantina agar melakukan prosedur pengurusan dokumen karantina.

Jurnalis : Henk Widi / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Henk Widi
 
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: