SELASA 22 NOVEMBER 2016

MAUMERE ---Pemerintah kabupaten Sikka dalam hal ini diwakili Bupati Sikka dan masyarakat desa Ilimedo dan Werang Kecamatan Waiblama selaku pemilik tanah yang akan dibangun Waduk Napung Gete sepakat menandatangani berita acara. Kesepakatan ini terjadi usai sosialisasi yang dilakukan Bupati Sikka dan Ketua DPRD Sikka terhadap masyarakat pemilik tanah di Desa Ilimedo dan Werang, Senin (21/11/2016) sore.

Bupati dan ketua DPRD Sikka sedang menandatangani berita acara disaksikan masyarakat pemilik tanah.

Dalam berita  acara yang ditandatangani dan disaksikan masyarakat dua desa khususnya pemilik tanah, aparat desa dan kecamatan, media dan ketua DPRD Sikka dikatakan, hari Senin (21/11/2016) telah dilaksanakan pertemuan bersama guna percepatan pembangunan waduk Napung Gete .

Pada pertemuan itu telah disepakati beberapa hal antara lain, masyarakat pemilik tanah yang terkena pembangunan waduk Napung Gete bersedia menyerahkan tanah untuk pembangunan waduk ini. Pada butir kedua dikatakan, pemerintah bersedia memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang nilainya ditentukan berdasarkan hasil negosiasi harga sesuai standar harga yang ditentukan oleh lembaga apraisal atau penilai.

Butir kesepakatan berikutnya, masyarakat pemilik tanah bersedia menyerahkan tanah untuk pembangunan awal Waduk Napung Gete yang meliputi pembukaan jalan, pembuatan helipad dan ground breaking sambil menunggu penetapan harga dari lembaga apraisal.

Masyarakat pemilik tanah yang akan dibangun waduk Napung Gete saat sosialisasi di Desa ilimedo.
Selanjutnya disepakati,pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap seluruh nilai ganti rugi yang ditetapkan untuk dibayarkan pada  2016 dan 2017. Butir terakhir kesepakatan menyatakan bahwa masyarakat tidak akan berkeberatan terhadap seluruh proses pembangunan Waduk Napung Gete. Berita acara ini ditandatangani bupati dan Ketua DPRD Sikka serta perwakilan warga pemilik tanah dan kepala dusun.

Disaksikan Cendana News, dalam pertemuan tersebut masyarakat sempat merasa kuatir dengan ganti rugi tanah, tanaman dan relokasi perkampungan yang terkena dampak pembangunan.Setelah mendapat penjelasan dari bupati dan ketua DPRD Sikka serta petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, masyarakat pemilik tanah pun paham dan meminta agar semua kesepakatan dituangkan dalam berita acara.

Jurnalis: Ebed de Rosary/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Ebed de Rosary
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: