SENIN 7 NOVEMBER 2016
MAUMERE---Setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati Sikka yang akan mengikuti pemilihan umum kepala daerah tahun 2018, minimal harus mendapat dukungan dari 2 partai politik peraih kursi di DPRD Sikka.
Ketua KPU kabupaten Sikka, Vinsensius Vivano Bogar

Demikian disampaikan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Sikka Vinsensius Vivano Bogar,SFil,SH kepada Cendana News, Senin (7/11/2016) di kantornya.

Dikatakan Vivano sapaannya, sesuai aturan, setiap pasangan calon minimal didukung 20 persen kursi di DPRD Sikka sehingga pasangan calon harus mengantongi dukungan 7 kursi.

“Partai Golkar sebagai pemenang serta Gerindra hanya memilik 5 kursi di DPRD Sikka sehingga harus ada koalisi antara partai politik yang memiliki kursi,“ ujarnya.

Selain berpatokan jumlah kursi, lanjut Vivano, calon dari parpol pun minimal mengantongi dukungan sebanyak 20 persen suara sah pemilu terakhir dimana di Sikka mengacu pada Pilpres 2014. Dengan demikian calon bupati minimal megantongi dukungan 38.255 suara sah. 

Sementara itu untuk calon perseorangan tandas jebolan STFK Ledalero ini, minimal didukung 10 persen dari DPT pemilu terakhir yakni pilpres 2014. Dengan demikian calon perseorangan minimal harus menyertakan dukungan dari 20.184 pemilih.

“KPU Sikka sudah mulai mempersiapkan diri menjelang dimulainya tahap pemilihan umum kepala daerah kabupaten Sikka Agustus atau September 2017, “ terangnya.

Selain melakukan sosialisasi kepada partai politik, akademisi dan media tanggal 26 Oktober 2016, papar Vivano, KPU Sikka pun sudah mulai menjalin kerja sama dengan kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sikka guna melakukan pemutakhiran data pemilih.

Terkait anggaran sarjana filsafat ini menjelaskan, KPU Sikka pun sudah berkordinasi dengan pemda Sikka dengan mengusulkan anggaran sebesar 19 miliar rupiah.

KPU Sikka juga sambung Vivavno, sedang melakukan penyesuaian usulan terkait dengan beberapa perubahan regulasi yang ditetapkan yakni pemerikasaan narkoba di kantor BNN di Kupang dan membiayai kampanye seperti debat, iklan, alat kampanye dan penyebaran bahan kampanye.

“Dalam waktu dekat kami akan melakukan pembentukan panitia pemilu seperti PPK, PPS dan KPPS sebab Pemilukada diagendakan berlangsung bulan Juni 2018,” pungkasnya.

Jurnalis: Ebed de Rosary/Editor:Irvan Sjafari/Foto: Ebed de Rosary
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: