RABU 16 NOVEMBER 2016

SUMENEP --- Sengketa informasi publik yang ditangani oleh Komisi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, rupanya cukup banyak, itupun didominasi terkait data rencana dan laporan realisasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2016. Banyaknya sengketa informasi tersebut diduga akibat minimnya pemahaman badan publik yang ada di desa terkait keterbukaan informasi, sehingga kepala tak kunjung memberikan data yang diminta oleh masyarakat.

R. Aj Hawiyah Karim, Ketua Komsi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep.




Sebanyak 48 desa di empat kecamatan yang ditangani oleh Komisi Informasi (KI) daerah ujung timur Pulau Madura ini mayoritas selesai dengan mediasi, sehingga pihak termohon yaitu kepala desa sangat koperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan data kepada pemohon. Sehingga sidang yang digelar itu tidak memakan waktu cukup lama, karena ketika diberi pemahaman saat sidang berlangsung para kepala desa (Termohon) dengan senang hati memberikan data yang diminta oleh masyarakat (Pemohon).


"Jadi dari pemeriksaan awal bisa kami menarik kesimpulan bahwa badan publik itu bukan tidak mau memberi, tetapi kekurang pahamannya bahwa informasi itu adalah hak publik. Kami selain melakukan tugas mediasi dan ajudikasi, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada badan publik bahwa informasi adalah hak publik dan harus diumumkan kepada publik," kata R. Aj Hawiyah Karim, Ketua Komsi Informasi (KI) Kabupaten Sumenep, Rabu (16/11/2016).

Disebutkan, bahwa dengan adanya pengajuan permintaan data oleh masyarakat kepada badan publik di desa mereka menafsirkan tidak berkewajiban untuk memberikan laporan. Padahal masyarakat juga punya hak mengetahui selama itu tidak masuk pengecualian, karena saat ini sudah masuk era keterbukaan informasi, sehingga siapapun boleh saja mengetahui realisasi penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ada di desanya.

"Itu bukanlah hal yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keberbukaan informasi. Sehingga tidak ada alasan badan publik untuk tidak memberikannya," jelasnya saat ditemui Cendana News di ruang kerjanya.

Dari 48 desa yang ia tangani berada di empat kecamatan, di antaranya, Kecamatan Kalianget, terdiri 7 desa, Saronggi 14 desa, Ambunten 7 desa dan Kecamatan Lenteng, ada 20 desa. Namun saat ini juga telah ada yang kordinasi yaitu dari wilayah Kecamatan Batang-Batang yang terdiri sebanyak 29 desa.

Jurnalis: M. Fahrul/Editor:Irvan Sjafari?Foto; M.Fahrul

Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: