KAMIS 24 NOVEMBER 2016

MATARAM---Anggota Tim Percepatan Pembangunan Daerah yang juga mantan Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat (NTB), Andi Pramaria mengatakan dari sisi kebijakan anggaran yang dianggarkan pemerintah daerah (Pemda) NTB untuk menangani kerusakan kawasan hutan, masih memprihatinkan dan belum sesuai harapan.

Kawsan hutan di NTB yang masih memprihatinkan.

Hal tersebut disampaikan Andi saat berbicara di acara lokakarya dengan sejumlah media terkait isu perubahan iklim di Hotel Golden Palace Kota Mataram, Kamis (24/11/2016).

"Kalau melihat dari jumlah anggaran yang dialokasikan pemerintah NTB untuk menangani kerusakan kawasan hutan dibandingkan luasan hutan, khususnya yang mengalami kerusakan di NTB belum sesuai harapan" kata Andi.

Andi mengatakan, untuk diketahui anggaran yang dialokasikan Pemda NTB terahir senilai 14 miliar. Dari jumlah tersebut, 8 miliar untuk belanja pegawai, sementara sisanya digunankan untuk proses pengamanan dan rehabilitasi.

Itulah yang menjadi penyebab kenapa proses kerusakan dan proses rehabilitasi kawasan hutan akibat perambahaan dan pembalakan liar kurang maksimal dilakukan.

"Karena itulah harus ada keberpihakan politik kebijakan anggaran yang lebih baik dalam upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan."

Ditambahkan, untuk menekan kerusakan hutan juga bisa dilakukan dengan melakukan moratorium penggunaan kawasan hutan, mempertahankan kawasan hutan, memperkuat regulasi mencegah kerusakan hutan seperti perambahan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan moratorium izin.

Jurnalis: Turmuzi/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Turmuzi
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: