SELASA, 29 NOVEMBER 2016
YOGYAKARTA---Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berencana menunda pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mulai tahun 2017. Kebijakan ini ternyata menimbulkan persoalan di tingkat daerah, terkait anggaran dan pengganti sistem standarisasi pengganti UN.

Moratorium atau penundaan UN yang direncanakan hendak diberlakukan mulai tahun 2017, dinilai banyak pihak terlalu cepat dan terkesan terburu-buru, sehingga menimbulkan kesan tak ada kajian terlebih dahulu. Bahkan, sejumlah pihak pun menyayangkan dihapusnya UN, karena UN selama ini dinilai mampu memicu semangat siswa untuk belajar lebih keras.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji.
Di lain sisi, penghapusan UN jika benar diberlakukan mulai tahun 2017 juga akan menyulitkan Pemerintah Daerah, yang telah terlanjur menyusun anggaran untuk keperluan pelaksanaan UN 2017.

"Kami jelas belum siap, karena ini mendadak. Pelaksanaan kebijakan baru membutuhkan persiapan yang matang dan tidak bisa dalam waktu singkat," ujar Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi DI Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji, Selasa (29/11/2016).

Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Eddy Heri Suasana.
Aji menambahkan, setiap kebijakan baru yang akan diterapkan perlu waktu untuk disosialisasikan hingga ke daerah terpencil. Juga diperlukan anggaran untuk mengaplikasikannya dan sejumlah persiapan untuk membuat standar pengganti UN.

"Idealnya, moratorium UN itu diberlakukan tahun ajaran berikutnya, yaitu 2017-2018,"­ ujarnya.

Terpisah, Kepala Disdikpora Kota Yogyakarta, Eddy Heri Suasana mengatakan, sebenarnya ada dua kemungkinan solusi terkait anggaran untuk ujian pengganti UN itu. Pertama, Disdikpora mendapatkan anggaran dari Kemendikbud yang berasal dari Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) UN 2017. Kedua, menggunakan anggaran persiapan UN 2017 yang sudah ada.

Eddy menjelaskan, kemungkinan pertama bisa dilakukan, karena Anggaran DIPA dari Kemendikbud jika tak digunakan akan dikembalikan ke kas negara. Maka, daripada dikembalikan ke kas negara, lebih baik anggaran tersebut ditransfer ke daerah untuk melakukan langkah-langkah sementara pengganti UN.

Berkait dihapusnya UN yang dinilai cukup berdampak meningkatkan kualitas siswa didik sekolah, Eddy mengatakan, jika hal itu pun sebenarnya tidak perlu menjadi masalah. Pihaknya mengaku siap menyusun sistem standar baru pengganti UN, karena di Yogyakarta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan mumpuni untuk melakukan hal itu.

Jurnalis: Koko Triarko / Editor: Satmoko / Foto: Koko Triarko
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: