JUMAT, 25 NOVEMBER 2016
PONTIANAK-- Berbagai upaya dilakukan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Pontianak, untuk memberantas praktik pungutan liar atau pungli. Caranya adalah berkomitmen memperluas pengawasan dalam memberantas tindakan di jajarannya.

Hal itul dikatakan Kepala Dishubkominfo Kota Pontianak, Utin Sri Lena. Dikatakannya, tidak akan tebang pilih dalam mengusut kasus jika ditemukan praktik pungli. Dirinya pun mencontohkan, unit-unit layanan pada instansi yang dipimpinnya.

“Termasuk pula UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR). Bila ditemukan pungli di UPTD tersebut, sudah berkomitmen untuk menindak oknum bersangkutan sesuai dengan prosedur dalam pembinaan ASN, baik dari Dishubkominfo berupa teguran lisan, tertulis hingga melaporkan ke BKD untuk ditindak,” kata  Utin Sri Lena pada sejumlah media di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (25/11/2016).

Kepala Dishubkominfo Kota Pontianak, Utin Sri Lena.
Ia menegaskan, siapa pun itu, baik internal Dishubkominfo atau di luar itu tidak boleh melakukan pungli. Namun demikian, ia menjelaskan hingga kini belum ada temuan pungli. 

“Saya juga minta masyarakat apabila menemukan praktik pungli, supaya segera melaporkan ke Tim Pengawasan Pelayanan Publik khususnya di Dishubkominfo yang telah dibentuk,” ucapnya.

Dijelaskan, cakupan layanan publik yang ada di Dishubkominfo Kota Pontianak berjumlah lima item. Antara lain; layanan terminal, parkir, pelabuhan, izin trayek, dan pengujian kendaraan bermotor.

“Peluang adanya pungli di KIR itu memang sangat besar. Namun sudah kita tegaskan jangan sampai terjadi hal seperti itu,” ujarnya menegaskan.

Merujuk dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2011 soal tarif retribusi telah diatur. Lebih lanjut, ia menjelaskan, Perda itu juga disampaikan langsung kepada pemilik yang melakukan pengujian kendaraannya.

“Setiap pengujian kendaraan bermotor, pemilik akan menerima bukti pembayaran atau kuitansi resmi dari Dishubkominfo sesuai tarif yang berlaku dalam Perda,” ucapnya.

Dikatakan, jika pada bukti pembayaran ada tip-ex atau perubahan, hal itu patut dipertanyakan oleh si pemilik kendaraan.

“Kadang pemilik kendaraan meminta pihak ketiga mengurus KIR,” ucapnya menyesalkan, “Kalau untuk pengecekan kelebihan muatan atau tonase, dapat dilihat pada stiker di samping kiri-kanan bak kendaraan dan itu kewenangan Dishubkominfo Provinsi Kalbar yang memiliki jembatan timbang.”

Ia mengklaim, bersama jajarannya akan selalu turun ke lapangan untuk menyebarluaskan pemberitahuan di lokasi-lokasi parkir. Tujuannya adalah pemberitahuan yang berisi penegasan tarif parkir berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2011, yakni sepeda motor Rp1.000, mobil (kendaraan roda empat) Rp 2.000 dan roda enam ke atas Rp 4.000. Selebaran pemberitahuan Nomor 800/722/D-HUBKOMINFO/2016 tertanggal 24 November 2016 itu ditempel di warung kopi-warung kopi dan lokasi yang terdapat lahan parkir supaya diketahui masyarakat maupun juru parkir.

“Apabila koordinator atau juru parkir nakal memungut retribusi parkir melebihi ketentuan tersebut di atas, itu dikategorikan sebagai tindak pemerasan atau pungli. Bila menemukan hal demikian supaya melaporkan ke pihak kepolisian dan Tim Saber Pungli setempat,” ucapnya mengimbau.

Jurnalis: Aceng Mukaram / Editor: Satmoko / Foto: Dishubkominfo Kota Pontianak
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: