SELASA 29 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Dalam audiensi Komisi IV DPR RI, yang dipimpin Wakil Ketua, Viva Yoga Mauladi, M.Si, dengan Dewan Peternak Rakyat Nasional sore hingga kemarin malam (Senin,28/11/2016) maka terbuka hal menggemparkan yang ditemukan oleh PPSKI (perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) Jawa Barat, Harun Alrasyid, bahwa terjadi banyak kejanggalan terkait daging impor asal India di lapangan.


Suasana audiensi Komisi IV DPR RI dengan Dewan Peternak Rakyat Nasional
Kongres Nasional Dewan Peternak Rakyat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Senin siang hingga sore (28/11/2016), menghasilkan deklarasi dengan salah satunya berbunyi: "Rekomendasi bagi pemerintah untuk menghentikan import daging sapi dan kerbau."

Menyambung hal tersebut, maka dalam hal kebijakan import, pemerintah selalu mengatasnamakan demi mendapat harga lebih murah. Padahal selama ini, masyarakat juga pada akhirnya tidak mempermasalahkan naik-turunnya harga daging sapi di pasaran. Karena apapun yang terjadi maka masyarakat harus membeli daging sapi sebagai salah satu bahan pangan sehari-hari. Ditambah lagi pemakan daging sapi yang hanya mencapai 17% dari masyarakat Indonesia, maka seharusnya serahkan saja kepada mekanisme pasar di dalam negeri dengan tidak usah melakukan tindakan berlebihan dalam impor.

"Sampai saat ini masyarakat masih bisa membeli daging sapi seharga 120 ribu per kilogram. Jika dipaksakan dengan 65 ribu sampai 85 ribu per kilogram maka dalam dua tahun ke depan diperkirakan peternak rakyat akan tersapu habis oleh daging-daging impor," ungkap Harun.

Hal paling menyakitkan dari kebijakan pemerintah dalam hal impor daging dari India adalah ternyata harga daging yang murah tersebut bukan daging sapi melainkan daging kerbau yang sudah diawetkan selama 3-4 bulan. Setelah itu, daging India murah tersebut diadu dengan daging sapi segar milik para peternak lokal. Dengan keadaan tersebut maka sudah jelas jauh lebih mahal harga daging sapi segar. Akibat terbesarnya dari kebijakan impor daging sapi palsu (kerbau) dari India itu adalah benar-benar menghantam keberadaan peternak sapi lokal.

"Pembiaran dari pemerintah akan pembohongan publik yang terjadi sekarang dimana daging kerbau dari India dikatakan daging sapi adalah juga sama saja membunuh peternak lokal secara perlahan," tuding Harun.

Harun membeberkan lebih jauh bahwa akibat kebijakan import daging sapi palsu dari India tersebut ( daging kerbau ) juga maka banyak Rumah Pemotongan Hewan (RPH) mengalami penurunan kegiatan yang cukup tajam. RPH Parongpong Bandung Barat yang biasanya memotong 8 ekor sapi per hari sekarang hanya 1 ekor sapi per hari, RPH Sukabumi dari 12 ekor per hari sekarang hanya 2-3 ekor, RPH Sumedang dari biasanya 7-8 ekor maka sekarang hanya 1 ekor per hari.  Itu saja kadang ada kadang kosong sama sekali tidak ada pemotongan hewan sapi.

Pada 1990, saat daging India masuk ke Malaysia, maka pusat perdagangan daging sapi di sana akhirnya tutup karena tidak sanggup bersaing. Demikian pula halnya di Filipina, dari 220 RPH yang ada, setelah masuknya daging India maka hanya menyisakan 7-8 RPH aktif.

Menurut Harun masalahnya bukan karena tidak bisa bersaing, akan tetapi persaingan yang dilakukan tidak adil dengan berbohong bahwa daging India itu daging sapi padahal daging kerbau yang sudah diawetkan pula selama 3-4 bulan, sehingga jauh lebih murah dari daging sapi segar yang baru keluar dari RPH setempat.

"Kesimpulannya, impor daging kerbau dari India yang akhirnya dijual para importir di pasar Indonesia sebagai daging sapi telah mencederai Undang Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik karena masyarakat atau konsumen harus diberi informasi yang benar, bukannya sebuah kebohongan walaupun itu demi menurunkan harga," tambah Harun lagi.

"Bahkan sekarang, daging asal India itu sudah merembes keluar dari wilayah resmi impornya yakni Jabodetabek ke Jawa tengah dan Jawa Barat, seperti Tegal, Bandung, Bogor dan Sukabumi. Saya sebutkan merknya ALANA Kode 40, bahkan siapa importirnya bisa saya beberkan satu demi satu," pungkas Harun.

Pimpinan sidang dari Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi IV menyatakan di penghujung audiensi bahwa ia bersama seluruh anggota Komisi IV akan mempertanyakan perihal aduan serta temuan Dewan Peternak Rakyat Nasional kepada Menteri Pertanian RI.

"Kami akan meminta penjelasan dari Menteri Pertanian secepatnya terkait daging kerbau India yang dikatakan daging sapi, serta bagaimana sampai kebijakan impor yang hanya di Jabodetabek bisa merembes ke daerah lain," ucap Viva Yoga sekaligus mengakhiri acara audiensi.

Harun Alrasyid, DPD PPSKI Jawa Barat.


Jurnalis: Miechell Koagouw/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Miechell Koagouw
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: