SELASA 29 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Audiensi antara Komisi IV DPR RI dengan Dewan Peternak Rakyat Nasional sore hingga malam kemarin (Senin,28/11/2016), selain membuka tabir yang menyebabkan harga daging asal India begitu murah, juga membuka fenomena lain yang ditemukan oleh PPSKI (perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia) Jawa Barat terkait daging sapi palsu ( daging kerbau dari India ) yang beredar luas di masyarakat adalah begitu bebasnya para importir raksasa masuk sampai menyentuh pasar-pasar becek ( tradisional ) yang seharusnya adalah ranah atau wilayah dagang para peternak lokal.

Audiensi antara Komisi IV DPR RI dengan Dewan Peternak Rakyat Nasional.
Selain itu, masuknya daging India ini juga ditengarai melakukan pelanggaran aturan pengawasan kesehatan daging yang masuk ke Indonesia bahwa harus berasal dari daerah zona bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dugaan meragukannya kesehatan daging India yang masuk ke Indonesia ini adalah berdasarkan diskusi antara DPD PPSKI Jabar, Harun Alrasyid dengan Kementerian Bio Security Brunei Darussalam.

"Memang hal ini tidak mau terlalu diungkap oleh mereka karena kami bukan pejabat negara atau anggota parlemen suatu negara, namun saat mendiskusikan mereka sedikit menceritakan hal menakutkan yang tentunya membuat kami semua menjadi sedih dengan sikap pemerintah Indonesia yang tidak memperhatikan kesehatan daging impor yang masuk ke Indonesia," Harun mengawali pengungkapannya.

Menurut Kementerian Bio Security Brunei Darussalam, daging India yang adalah daging kerbau berada dalam zona abu-abu yang artinya terindikasi PMK. Setelah diambil sampling impor sekitar 3-4 ton, maka didapati beragam merk daging kerbau asal India terindikasi PMK dengan satu merk berhasil lolos ke Indonesia. Informasi ini menurut Harun bisa dipertanggungjawabkan dengan cara Komisi IV DPR RI membuka komunikasi langsung dengan Kementerian Bio Security Brunei Darussalam agar mereka mau membuka dokumen resminya.

Carut marut impor daging India benar-benar menjadi tamparan keras bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk bisa segera memperbaiki cara pandang mereka terhadap kebijakan import yang dilakukan. Tindakan kementerian terkait yang mengimpor daging India juga harus dievaluasi lagi karena ditengarai berdasarkan temuan-temuan di lapangan bahwa melakukan beragam pelanggaran baik dari pembohongan publik sampai pembiaran daging terindikasi PMK masuk ke Indonesia demi mendapatkan harga daging murah.

"Cara terbaik yang kami usulkan kepada Komisi IV DPR RI adalah mendesak diberlakukannya grading bagi setiap daging yang masuk ke Indonesia. Di malaysia, Brunei, Singapura, maupun negara lainnya jika daging kerbau, ya ditulis kerbau bukannya sapi. Hanya di Indonesia yang daging kerbau dijual sebagai daging sapi. Dan mirisnya itu melumpuhkan secara perlahan para peternak lokal," jelas Harun melanjutkan.

Wakil ketua Komisi IV yang memimpin audiensi, Viva Yoga Mauladi, M.Si sempat terkejut dan mempertanyakan kemasan daging kerbau dari India yang beredar apakah memang benar tertulis daging sapi. Namun Harun kembali menjelaskan bahwa saat masuk pasar, maka daging langsung dibuka dari kemasan untuk menutupi kebohongan tersebut sehingga sulit bagi masyarakat untuk membedakan apakah itu daging kerbau atau daging sapi. Sulit juga membedakan mana daging yang terindikasi PMK atau tidak, karena daging kerbau India yang masuk itu sudah diawetkan terlebih dahulu 3-4 bulan.

Terkait jalan keluar dengan melakukan grading terhadap daging impor, maka kedepannya akan terseleksi dengan sendirinya mana daging yang benar-benar daging sapi yang sehat. Dan harapan kedepannya jika memang sistem grading ini dijalankan dengan baik, benar dan jujur, maka DPD PPSKI yakin bisa "membunuh" peredaran daging import palsu asal India tersebut.

Dengan sistem grading maka akan terpilah-pilah mana daging sapi, kerbau maupun domba (jika ada) yang masuk ke Indonesia. Dan sistem grading ini juga nantinya dapat memilah beragam import pangan selain daging sapi dan kerbau, semisal ayam atau lainnya.

Tindakan penyelamatan terhadap para peternak daging lokal yang menjadi korban kebijakan import pemerintah, sekaligus tindakan penyelamatan terhadap masyarakat dari mengkonsumsi daging India terkontaminasi PMK harus segera dilakukan oleh DPR khususnya Komisi IV yang salah satunya membidangi peternakan untuk kedaulatan pangan.

"Undang Undang No.18 Tahun 2009 juncto Undang Undang No.41 Tahun 2014 harus direvisi atau ditinjau kembali. Itu sumber masalahnya, karena banyak pasal didalam Undang Undang tersebut yang akan membunuh peternak lokal secara perlahan," pungkas Harun.

Suara hati yang diikuti keinginan dari Dewan Peternak Rakyat Nasional melalui pemaparan temuan maupun fakta di lapangan terkait kontroversi daging palsu India oleh DPD PPSKI Jawa barat memang membawa atau menggiring untuk merevisi UU No.18 Tahun 2009 juncto UU No.41 Tahun 2014 yang mengatur Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia.

Keberpihakan pemerintah kepada rakyat bukan semata memberikan rakyat harga pangan murah, akan tetapi seharusnya membangun kedaulatan pangan di negara sendiri dengan cara meningkatkan produksi pangan khususnya daging untuk konsumsi dalam negeri. Import bukan jalan keluar satu-satunya. Apalagi import kontroversial seperti yang terjadi terhadap daging asal India yang dipalsukan namanya dari daging kerbau menjadi daging sapi, ditambah kesehatannya juga meragukan karena terindikasi PMK.

Untuk mengetahui kebenaran indikasi masuknya daging India yang terinfeksi Penyakit Mulut dan Kuku, maka DPR RI dalam hal ini Komisi IV dapat menindaklanjuti dengan membuka komunikasi dengan Kementerian Bio Security Brunei Darussalam sesuai laporan dari Harun Alrosyid, DPD PPSKI Jawa Barat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, M.Si.

Jurnalis: Miechell Koagouw/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Michell Koagouw
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: