SELASA 29 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Dalam RDPU antara Komisi IV DPR RI dengan Tirta Wahana Bali Internasional ( pihak pengembang dan pengelola kawasan Teluk Benoa ) dan elemen masyarakat Bali tentang Permohonan Kepastian Investasi dan Kepastian Hukum di Wilayah Indonesia Khususnya Bali terkait revitalisasi sore tadi (Senin,28/11/2016), maka Komisi IV DPR RI bertindak sebagai pihak yang menjembatani sekaligus mewadahi.


 
Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, MM. MBA, dalam sesi wawancara di Ruang Sidang Komisi IV
Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo, MM. MBA, saat ditemui terpisah oleh Cendana News di ruang sekretariat Komisi IV DPR RI berbicara bukan sebatas revitalisasi teluk benoa saja, akan tetapi revitalisasi di seluruh Indonesia.  Bahwa melihat revitalisasi harus dari kacamata kemaslahatan rakyat banyak, pelestarian lingkungan di masa depan serta kepentingan berlanjutnya pembangunan.

"Pemaparan rekan-rekan dari Bali sungguh luar biasa. Mereka menyajikan bagaimana telah mengikuti seluruh proses ke arah revitalisasi dengan baik dan benar sehingga harus diberikan apresiasi," ucap Edhy Prabowo kepada Cendana News.

Apresiasi yang dimaksudkan adalah bagaimana DPR RI dalam hal ini Komisi IV memandang revitalisasi di Indonesia khususnya Teluk Benoa sebagai hal yang membutuhkan kepastian baik secara hukum maupun investasi. Membiarkan atau melakukan penguluran waktu bukan solusi yang tepat karena banyak pihak yang bergantung pada keputusan tersebut.  Keputusan itu tentunya dengan menempatkan kepentingan masyarakat, keberlanjutan pembangunan dan pelestarian lingkungan di daerah tersebut sebagai indikator pengambilan keputusan.

Namun pengambilan keputusan harus pula mewakili suara terbanyak masyarakat dibarengi pemaparan langkah-langkah yang diambil pihak berkompeten revitalisasi dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut. jika memang harus dibatalkan maka ambil keputusan berdasarkan fakta nyata di lapangan, bukan berdasarkan dugaan atau tudingan pihak tertentu.

"Oleh karena itu kami wakil rakyat harus arif dan bijaksana, artinya kami juga akan mendengarkan suara-suara dari mereka yang menginginkan dan yang menolak revitalisasi. Dengan begitu keputusan yang akan diambil nantinya menjadi keputusan yang diterima dengan baik oleh semua pihak," tambah Edhie lagi.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Komisi IV akan melakukan mediasi menuju pengambilan keputusan dengan tidak terjebak dalam kepentingan politik pihak tertentu yang menjadikan revitalisasi maupun penolakan revitalisasi sebagai jembatan pemulusan kepentingan mereka. Untuk itu adalah sangat penting pengambilan keputusan eksekusi revitalisasi secepatnya secara arif dan bijaksana.

"Tentunya begitu, kami menjaga juga agar tidak terjebak pendapat yang bermuatan politis dibelakangnya. Inilah salah satu fungsi DPR yang sebenarnya yakni sebagai pihak yang mampu melihat permasalahan secara utuh demi kepentingan rakyat. Keputusan YA atau TIDAK adalah sangat penting sekarang. Jangan sampai berlarut-larut," pungkas Edhy.

Langkah terbaik berawal dari keputusan bersama dalam semangat mufakat. Itulah inti dari Komisi IV DPR RI terkait revitalisasi di seluruh Indonesia khususnya teluk benoa, Bali. Dan dengan segera dilakukan pengambilan keputusan setelah melakukan pertimbangan berbagai masukan pihak terkait juga akan meminimalisir bola panas maupun kegaduhan revitalisasi yang berkepanjangan.

Seperti penggalan lirik salah satu lagu Iwan Fals, " ya atah tidak, itu saja ". Dan dua jawaban itu ( ya atau tidak ) dalam konteks pengambilan keputusan reklamasi nantinya berasal dari proses
musyawarah yang benar-benar untuk mufakat demi kepentingan rakyat serta investasi berlanjutnya pembangunan di Indonesia.

Jurnalis: Miechell Koagouw/Editor: Irvan Sjafari/Foto; Miechell Koagouw
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: