SELASA 29 NOVEMBER 2016

JAKARTA--Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Topikor) Jakarta akhirnya menolak seluruh eksepsi atau bantahan yang diajukan oleh pihak pengacara sekaligus kuasa hukum terdakwa Irman Gusman. Yang bersangkutan (Irman Gudman) sebelumnya diketahui pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia tersebut.

Terdakwa Irman Gusman saat keluar meninggalkan ruangan persidangan.
Nawawi Pamolango, Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan tersebut menyatakan menolak seluruhnya bantahan atau eksepsi terdakwa Irman Gusman terkait dengan prosedur penangkapan dirinya yang sebelumnya dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Majelis Hakim memutuskan menolak seluruh eksepsi yang diajukan pihak  kuasa hukum sekaligus pengacara terdakwa Irman Gusman" demikian kata Nawawi Pamolango, Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan di Gedung Pengadilan Tipikor, Selasa siang (29/11/2016).

Sementara itu, sesaat setelah mendengarkan keputusan dari Ketua Majelis Hakim tersebut, terdakwa Irman Gusman yang duduk di kursi persidangan di Gedung Pengadilan Topikor tampak terlihat hanya terdiam dan menundukkan kepala. Namun tak lama kemudian terdakwa Irman Gusman tampak tenang dan tersenyum keluar meninggalkan ruangan persidangan dengan didampingi pengacara sekaligus penasehat hukumnya.

Dengan ditolaknya seluruh eksepsi atau bantahan dari kuasa hukum sekaligus pengacara Irman Gusman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, maka dengan demikian agenda persidangan dan pemeriksaan dengan terdakwa Irman Gusman tetap akan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dengan mengajukan beberapa saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari pihak KPK pada hari Selasa (13/12/2016) mendatang.

Sebelumnya diberitakan, Irman Gusman bersama 2 tersangka lainnya berhasil ditangkap dan diamankan dalam sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Rumah Dinas Ketua DPD RI yang terletak di Jalan Denpasar, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. KPK juga berhasil mengamankan uang tunai sebesar 100 juta Rupiah yang diduga sebagai upaya suap alokasi kuota impor gula untuk Provinsi Sumatera Barat.

Jurnalis: Eko Sulestyono/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Eko Sulestyono

Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: