KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

CATATAN KHUSUS --- 2 November 2016 adalah titik paling kelam dalam karier politik Ahok. Di acara mata Najwa, KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian akan melayangkan surat pemanggilan kepada Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai pihak terlapor dalam kasus dugaan penistaan agama. Rencananya, Ahok akan diperiksa pada Senin, 7 November 2016. Drama politik Ahok telah sampai pada epilog (babak akhir dalam pertunjukan drama). 

Sumber foto Eko Sulestyono
Padahal, Jenderal Tito adalah palang pintu terakhir dari jurang pidana menganga yang siap melahap hidupnya. Semua pihak yang bisa dijadikan tameng untuk menyelamatkan nasibnya, telah rontok lebih dulu. Sebagian besar ormas Islam (MUI, NU, Muhammadiyah, dan lainnya) telah meminta Ahok segera diproses hukum. Presiden Joko Widodo, sebagai rekan erat dalam Pilkada DKI Jakarta 2012, sudah menyatakan, tidak akan mencampuri proses hukum Ahok. 

Para Pendeta Kristen Mendesak Pemerintah Memproses Hukum Ahok

Lebih celaka lagi nasib Ahok, berbagai pemuka agama Kristen yang tergabung dalam Badan Musyawarah Antar Gereja Lembaga Keagamaan Kristen (BAMAG LKK) Indonesia, malah memohon kepada KAPOLRI agar menyegerakan proses hukum Ahok. Padahal, Ahok beragama Kristen dan butuh perlindungan dari para Pendeta. Tapi, ternyata, para pendeta justru meminta pemerintah secara serius menangani kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Harapan pernaungan terakhir, punah sudah.  

Ketua Umum BAMAG LKK Indonesia, Agus Susanto, malah menuding pemerintah agar tidak hanya melihat persoalan Ahok sebatas dimensi politik. Kekhawatiran Agus, kasus ini malah akan memunculkan efek domino negatif di berbagai daerah. Faktanya, di sejumlah daerah, kasus itu menimbulkan riak dan benih-benih konflik yang tak sepele. Agus meminta, hukum dijadikan Panglima, dan biarkanlah hukum yang menentukan keadilan. 

Perilaku Ahok Menyimpang dari Ajaran Kristen

Lebih hancur lagi, BAMAG LKK menegaskan, penyerangan dan dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, bukan bagian dari ajaran Kristen. Bagi Agus, siapa pun calon pimpinan yang maju Pilkada yang melakukan tindak pidana, khususnya terkait SARA, harus segera diperiksa. 

Jika lembaga agama Kristen yang menjadi pilihan Ahok telah memusuhi Ahok, Ulama Islam juga memusuhinya, apakah Ahok akan meminta perlindungan kepada pemuka agama Hindu dan Budha? Terlalu mustahil. Apalagi, dalam sebuah video youtube, Ahok dengan lantang menyatakan, bahwa agama adalah racun. Kalimat tersebut sangat persis dengan tokoh pencipta Marxisme Komunisme yang berasal dari Jerman bernama Karl Marx, idola para pemeluk komunis dunia. 

Ahok Telah Dituduh Sebagai PKI

Ucapan Ahok yang menyatakan, Agama adalah Racun, membuat banyak pihak telah menuduh Ahok sebagai Komunis-Leninis-Maois alias PKI. Sehingga, tak heran, di Solo, pada 28 Oktober 2016 lalu, massa Islam membuat aksi prosesi pengadilan jalanan, dengan cara menggantung boneka yang mukanya mirip Ahok. Spanduk yang digelar oleh massa Islam Solo tersebut berbunyi, Ahok PKI telah digantung di kota Solo.

Situasinya menjadi sangat mengerikan di berbagai kota dan wilayah. Semua upaya untuk meredam segala gejolak ini, kandas. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Prabowo Subianto, ternyata tak bisa menjadi peredam. Pertemuan antara Jusuf Kalla, Wiranto, dengan Presiden RI ke VI Susilo Bambang Yudhoyono, malah membuat SBY naik pitam. 

SBY Merasa Difitnah dan Mendesak Ahok Harus Diproses Hukum

Dalam konferensi persnya di Cikeas, SBY merasa dirinya digencet dan difitnah dengan berbagai tuduhan, bahkan merasa dituduh mendalangi Aksi Massa Bela Islam. Sehingga, tidak tanggung-tanggung, SBY sekalian menuding Presiden Jokowi untuk segera memproses kasus Ahok. Barangkali, daripada saling mengintai atau lempar batu sembunyi tangan, SBY sekalian mengajak lawan politiknya untuk bertinju di atas Ring.    

Suasana semakin panas, ketika Ahok tidak segera diproses hukum. Sudah tak ada lagi tali maupun penyangga bagi keselamatan nasib hukum dan karier politik Ahok. Seakan, para pemodal konglomerat yang menjadi sponsor dari kegiatan politik Ahok, tidak bisa menggunakan dana tak terbatas untuk membeli ulama, umat, hukum, dan berbagai lembaga Eksekutif-Legislatif-Yudikatif. Ternyata, uang tak selalu bisa membeli segalanya. Apakah ini bisa dimaknai, bahwa tanah, air, udara, dan seluruh unsur alam semesta ikut marah dengan penistaan Ahok atas Al-Maidah 51? Entahlah. Itu pandangan yang terlalu sentimentil. 

Saya hanya bisa memaknai, tak ada satu pun manusia, dalam sejarah dan mitologi manusia, yang tidak bisa hancur. Firaun tenggelam di laut merah. Qorun yang mandi harta benda, bisa remuk. Dan Duryudana, sang raja diraja Hastina dalam kisah Mahabharata yang wilayah kekuasaannya meliputi ¾ dunia, tokoh antagonis yang segala tingkah jahatnya bisa dilindungi oleh para Resi suci Hastina, mampus berkalang tanah di Kurusetra. 

Akhir Kisah Ahok Persis Duryudana

Ahok yang dilindungi berlapis-lapis tembok baja tirani kekuasaan dan kekebalan hukum, ternyata harus mengalami epilog yang persis dengan Duryudana. Padahal, secara rasional, tidak mungkin Duryudana kalah dalam Bharatayuda. Pasukannya berlipat-lipat lebih banyak dari Pandawa. Bhisma yang bisa menentukan waktu kematiannya sendiri, tak bisa menjadi tameng keselamatan Duryudana. 

Berbagai Ksatria dan Resi yang menjadi tameng kuat Duruyudana, juga hancur. Resi Drona, Adipati Karna dengan senjata konta pemberian Bathara Kalla, Raja Salya dengan Aji Candrabhirawa, Aswatama tunggang langgang, Baladewa menghilang sejak awal perang, Patih Sengkuni, bahkan seluruh adiknya habis tanpa sisa. 

Satu-satunya harapan Duryudana tinggal kekebalan tubuhnya berkat kesaktian sorot mata Ibu Gandari yang menyelimuti seluruh tubuhnya, kecuali bagian pangkal pahanya. Kelemahannya yang sangat minim itu, ternyata juga diincar dengan cerdas oleh Bima ketika perang tanding di Kurusetra. Artinya, sehebat apapun tameng seseorang, jika memang titah hidupnya harus hancur, maka hancurlah hidupnya. Tak bisa dielak.     

Kini, kita melihat Ahok seperti Duryudana yang sembunyi di rawa hutan belantara, karena takut menghadapi epilog buruk dari hidupnya harus menghadapi ancaman Gada Rujakpala dari Bima. Secara filosofis, Bima adalah lambang dari penegakan hukum dan pelaksanaan hukuman. Bima adalah eksekutor tumpasnya seluruh Kurawa. 

Akhirnya, Ahok Diperiksa Mabes POLRI

Sebagai lambang dari penegakan hukum, Jenderal Tito Karnavian yang akan melakukan pemeriksaan hukum atas Ahok, mempersilakan kepada Petahana untuk mendatangkan saksi ahli, baik saksi ahli bahasa maupun ahli agama untuk menjelaskan perkara tersebut. Setelah proses itu selesai, barulah akan dibuat gelar perkara besar atas kasus penistaan agama ini. 

Sebelum memanggil Ahok, Jenderal Tito telah memanggil 21 orang yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Termasuk salah satunya, yaitu Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab. Habib Rizieq dipanggil untuk dimintai keterangannya sebagai saksi ahli yang didatangkan pihak terlapor. Dari berbagai proses tersebut, akhirnya, Tito mengambil keputusan memanggil Ahok, meskipun harus menanggung berbagai risiko yang tidak kecil. 

Kegelisahan yang mencekam tengkuk Ahok, tak ubahnya perasaan Duryudana yang akan menghadapi Bima saat itu. Sebagaimana Duryudana yang telah melakukan banyak perilaku kasar dan tidak baik kepada Pandawa, Ahok terus dihantui oleh hujatan di berbagai tempat kampanye. Itukah titah politik yang harus ditanggung Ahok?

Ahok Belum Tentu Terkena Pidana

Barangkali, Ahok akan menjadi tersangka, seperti harapan banyak orang. Tapi, apakah Ahok sudah pasti dipidana? Hal itu yang masih abu-abu. Pemanggilan Ahok pada Senin besok, tidak menentukan Ahok pasti dipidana. Bahkan, misalnya berstatus tersangka, Ahok tetap bisa maju sebagai Cagub DKI Jakarta. 

Itulah kenyataan hukum di Indonesia, sebagaimana ketentuan hukum yang disepakati sejak masa kepemimpinan Kapolri Badrodin Haiti. Saat itu, semua Cagub yang berstatus tersangka, pemeriksaannya ditangguhkan hingga Pilkada selesai. Sehingga, sangat lumrah terjadi, calon kepala daerah yang berstatus terpidana, tetap bisa dilantik menjadi Kepala Daerah. Sebuah ketentuan hukum yang paradoks dan nyinyir. 

Ahok Tetap Bisa Menjadi Gubernur, Meskipun Terpidana 

Pada Agustus 2015, Jenderal Badrodin Haiti menyatakan, setiap calon kepala daerah yang tersangkut masalah hukum dan menjadi peserta Pilkada Serentak 2015, akan ditangguhkan proses hukumnya. Keputusan itu, kata Badrodin Haiti, dibuat dalam sebuah rapat terbatas. Itulah ketentuan yang selama ini disepakati dalam Pilkada. Namun, penangguhan penahanan terhadap para petahana dan calon kepala daerah tersebut bukan berarti penyidikan kasusnya berhenti. 

Contoh Gubernur terpidana yang tetap dilantik karena mengantungi kemenangan suara terbanyak, sudah cukup banyak. Misalnya, empat kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu.

Pertama adalah Wali Kota terpilih Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Lakhomizaro Zebua, yang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan RSUD Nias Selatan tahun 2013 senilai Rp5,12 miliar. Kedua, Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Marthen Dira Tome, tersangka KPK dalam kasus korupsi di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTT tahun 2007 sebesar Rp77 miliar.
Kasus ketiga adalah Bupati terpilih Ngada, NTT, Marianus Sae, yang menjadi tersangka kasus penutupan Bandara Turerelo Soa. Terakhir adalah Bupati terpilih Maros, Sulawesi Selatan, Hatta Rahman berstatus tersangka kasus korupsi pada 2011. Sebagai terpidana, mereka dilantik. 


Jadi, bukan tidak mungkin, misalnya Ahok berstatus terpidana, jika bisa mengumpulkan suara terbanyak dalam Pilkada DKI Jakarta, maka, ia tetap bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jika itu yang bisa terjadi, dan masyarakat Indonesia yang menggugat Ahok mengetahui tidak berbanding lurusnya antara Politik dan Hukum di Indonesia, maka yang dikhawatirkan, mereka akan semakin marah. Sangat mungkin, para penggugat Ahok semakin mengamuk dan memaksa pemerintah untuk menjebloskan Ahok ke penjara, tanpa perlu menaati ketentuan POLRI yang akan menangguhkan kasus hukum calon pemimpin dalam Pilkada. 



Misalnya Ahok terpidana, apakah masyarakat yang menggugat Ahok akan bisa menerima pelantikan Ahok, andaikan Ahok menang? Jika masyarakat tidak bisa menerima ketentuan POLRI tersebut, kita sangat khawatir, chaos akan terjadi. Sebagian kalangan tidak ingin ada darah yang tumpah hanya karena Pilkada DKI Jakarta. Tapi, pada sebagian kalangan, dalam proses tuntutan kepada Sang Penista Al-Qur’an, mati melawan Ahok adalah Jihad Fi Sabilillah. Sebagaimana para putra Pandawa rela kehilangan nyawa dalam perang Bharatayudha, demi tegaknya kebenaran di Mayapada, khususnya di Padang Kurusetra, sebagaimana dinubuatkan di dalam Kitab Filsafat Bhagawadgita.

Penulis : Thowaf Zuharon

Penulis Buku Ayat-Ayat yang Disembelih. Sempat mempelajari Sosial Psikiatri di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Penyuka Wayang dan Pengamat Sosial Politik Partikelir. Thowaf Zuharon berumah di  facebook.com/thowafzuharon.

Editor: ME. Bijo Dirajo
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: