RABU, 2 NOVEMBER 2016

JAKARTA --- Setelah sebelumnya sempat menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Samsu Umar Abdul Samiun yang tak lain adalah Bupati Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hampir selama 2 jam, Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Kontitusi (MK) periode tahun 2012 hingga 2015 tersbut tampak terlihat keluar meninggalkan Gedung KPK Jakarta pada sekitar pukul 14:00 WIB, Rabu siang (2/11/2016).


Saat ditanya para awak media yang telah menunggu diluar Gedung KPK Jakarta, Hamdan Zoelva mengaku selama menjalani pemeriksaan di dalam Gedung KPK dirinya hanya ditanya penyidik KPK terkait dengan aliran dana yang diduga sebagai uang suap senilai 1 miliar Rupiah. Sebelumnya Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun sempat mengaku telah memberikan uang tersebut kepada Akil Mochtar yang pada saat masih menjabat sebagai Ketua MK.

"Tadi sempat ditanya penyidik KPK terkait seputar aliran dana uang suap sebesar 1 miliar Rupiah yang menurut pengakuan Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun telah diberikan kepada Akil Mochtar pada saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua MK, namun saya tidak tahu-menahu terkait dengan aliran dana melalui siapa dan siapa saja yang terlibat didalamnya, sepengetahuan saya proses persidangan perkara sengketa Pilkada di Kabupaten Buton yang ditangani MK tersebut berjalan normal sesuai dengan prosedur" kata Hamdan Zoelva di Gedung KPK Jakarta, Rabu siang (2/11/2016).

Sebelumnya diberitakan bahwa penyidik KPK pada tanggal 19 Oktober 2016 yang lalu telah menetapkan Bupati Buton yaitu Samsu Umar Abdul Samiun sebagai tersangka terkait kasus perkara dugaan suap dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2011.

Penyidik KPK menduga bahwa Samsu Umar Abdul Samiun disangkakan telah memberikan uang suap dengan total senilai 2,989 miliar Rupiah kepada Akil Mochtar dengan tujuan agar MK memenangkan Samsu Umar dalam kasus gugatan perkara sengketa Pilkada yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Belakangan diketahui bahwa penyidik KPK menduga bahwa Akil Mochtar sebenarnya sempat meminta uang tunai senilai 6 miliar rupiah kepada Samsu Umar untuk memenangkan Samsu Umar sebagai Bupati dalam kasus perkara sengketa Pillkada di Kabupaten Buton. Namun Samsu Umar ternyata hanya sanggup membayar setengahnya saja atau sekitar 50 % dari permintaan semula, yaitu sebesar 6 miliar Rupiah.

Jurnalis : Eko Sulestyono / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Eko Sulestyono
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: