SELASA 22 NOVEMBER 2016

JAKARTA-- Dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Partai Partai (DPP Golkar)  telah memutuskan agar Setya Novanto kembali menjadi ketua DPR RI untuk menggantikan Ade Komarudin (Akom). Menanggapi Hal ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nurwahid menilai pergantian ketua DPR ditentukan dalam Rapat Paripurna.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid.

Menurut Hidayat, berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menyebut keputusan itu harus dibahas dalam rapat pimpinan DPR dan rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Sesuai prosedur harus ditentukan dalam Paripurna, meskipun pergantian tersebut merupakan hak dari Partai Golkar," Kata Hidayat di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (22/11/2016).

Tutur Hidayat  Pimpinan DPR berbeda dengan pimpinan lainnya, kalau pimpinan komisi maupun pimpinan Banggar (Badan Anggaran) dan BKSAP (Badan Kerja Sama Antar-Parlemen), penggantinya mutlak dari fraksi.

Pimpinan DPR, kata Hidayat, memang hak dari fraksi. Namun hal ini dibawa ke Floor DPR, Floor rapat Paripurna. Dan disitu harus konfirmasi kepada peserta rapat Paripurna, apakah mereka (DPR) setuju dengan pergantian ini atau tidak.

Dikatakan, jika dalam rapat Paripurna tersebut, semuanya setuju, baru ada pergantian, tapi bila tidak setuju, tidak ada pergantian itu. Itu mekanisme formalnya.

"Jadi sekali lagi saya tidak punya kewenangan intervensi itu hak masing-masing partai politik, saya hanya menjelaskan sesuai UU MD3," ungkapnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa.
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: