JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

MALANG --- Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid menyebutkan, salah satu cara agar tercapai sistem pendidikan yang menjamin keberagaman adalah dengan tidak membuat tolok ukur yang tunggal terhadap kemajemukan.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid
"Kebutuhan pendidikan anak-anak di Jawa Timur tentu berbeda dengan kebutuhan anak-anak di Papua, sehingga kita tidak mungkin menerapkan sistem ukur pendidikan yang sama dan karena itulah Ujian Nasional akan dimoratorium," ujarnya saat menjadi pembicara di Festival Seni Budaya di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Menurutnya, karena dengan adanya UN sebagai tolok ukur pendidikan justru akan membuat para pelajar menjadi stres sehingga akan melakukan segala macam cara agar mendapatkan nilai yang tinggi, termasuk dengan melakukan kecurangan.

"Tidak mungkin dibenarkan suatu sistem yang kemudian justru melahirkan orang-orang yang curang," ucapnya.

Maka oleh karena itu saat ini langkah yang paling jelas dan konkrit yaitu dengan menghentikan praktek kecurangan itu langsung menuju kepada sumbernya.

"Hal ini mungkin merupakan suatu langkah yang mendasar dan sangat penting. Saya kira jika hal tersebut dilakukan secara konsisten maka hasilnya akan dapat dituai di masa yang akan datang," tandasnya.

Disebutkan pula bahwa cara selanjutnya untuk membangun sistem pendidikan yang menjamin keragaman adalah dengan memperkuat muatan lokal.

"Jika selama ini muatan lokal hanya sampai pada daerah dimana anak-anak tersebut hidup, maka akan kita pikirkan bagaimana caranya agar anak-anak ini nantinya harus belajar muatan lokal atau kebudayaan di luar kebudayaan tempat mereka berasal,"pungkasnya.
Jurnalis : Agus Nurchaliq / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Agus Nurchaliq
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: