MINGGU, 20 NOVEMBER 2016

ENDE --- Masyarakat perlu dilibatkan dalam menata dan mengelola Taman Nasional Kelimutu (TNK) karena beberapa lahan di dalam area  merupakan tanah ulayat dan masyarakat adat sejak turun temurun bertani disana. Demikian disampaikan Philipus Kami ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga saat ditemui Cendana News, Sabtu (19/11/2016) di kampung adat Saga kecamatan Detusoko kabupaten Ende.

Hutan konservasi Taman Nasional Kelimutu (TNK) yang berbatasan dengan kampung adat Saga
Penerapan aturan yang melarang masyarakat beraktifitas di dalam kawasan TNK membuat kerap terjadi konflik antara masyarakat adat dan pengelola TNK. Warga beralasan, sejak turun temurun nenek moyang mereka memiliki tanah di kawasan tersebut.

Lipuas sapaannya coba mengisahkan konflik besar tahun 2007, dimana ada penertiban dari Balai Taman Nasional Kelimutu dimana masyarakat dilarang memetik kopi dan menanam kopi di areal TNK.

Seluruh masyarakat jelasnya, protes dan melawan seluruh keputusan yang dibuat Jagawana saat itu. Bahkan berkali-kali datang utusan dari kecamatan, aparat kepolisian dan koramil namun pihaknya bersikeras bahwa kopi yang sudah ditanam bisa dipanen.

Tiba-tiba ada surat panggilan buat Andreas Pole warga desa Saga dan dia sebagai ketua Forum Perjuangan Masyarakat Adat Saga (Fopermas) membuat sidang besar dengan mengmpulkan seluruh masyarakat Saga dengan dua agenda.

Agenda  pertama beber Lipus, berbicara tentang penahanan terhadap Andreas Pole dan anaknya Thomas Tuju dan melakukan pembelaan hukum.Kedua, mempertegas bahwa kopi yang sudah ditanam merupakan hak ulayat adat Saga dimana pemerintah tidak boleh melarang masyarakat adat Saga memetiknya.

Fopermas ungkapnya, membangun komunikasi dengan pihak pemerintah dan gereja untuk menyampaikan bahwa proses penahanan Adreas Pole tidak wajar dan tetap membantu membebaskannya bahkan sampai dengan melakukan aksi demo.

Lipus akhirnya memberanikan diri bertemu dengan bupati Ende dan menyampaikan supaya tidak boleh menahan siapapun orang Saga karena dia warga negara Indoensia dan komunitas adat Saga yang menanam, merawat dan memanen kopi. Pekerjaan ini membantu negara dalam rangka pertumbuhan ekonomi, sehingga waktu itu dirinya mempertanyakan peran negara dimana.

“Kami menghadirkan para Mosalaki (ketua komunitas adat) memberikan kesaksian bahwa tanah yang digarap Andreas Pole merupakan tanah adat yang diberikan pengelolaannya kepada dia,” bebernya.

Namun Andreas Pole tetap dihukum sehingga Lipus katakan, waktu itu dirinya berpikir negara mengabaikan kewajiban negara dalam hal melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak masyarakat adat sehingga terus berjuang memperbaiki undang-undang, sebab karena satu pasal korbannya begitu banyak.

“Nenek moyang kami pun sudah berjuang sejak tahun 1930-an dan tahun 60-an orang tua kami sudah menanam kopi sehingga saya sarankan kopi yang ada tetap dipetik, karena satu-satunya harapan hidup masyarakat Saga ya dari hasil kopi ini.” tegasnya

Philipus Kami (baju hitam) ketua AMAN Nusa Bunga yang juga mantan ketua Fopermas

Mosalaki Perlu Didengar

Nikolaus Ruma, ketua Aliansi Masyarakat Adat Tiwu Telu (AMATT) mengatakan, TNK turut menghilangkan sebagian tanah Adat Mosalaki Wolomoni, Desa Niuwula, Kecamatan Detusoko. Menurutnya, tanah di Wolomoni merupakan tanah adat, dengan status kepemilikan komunal. Tak ada seorang pun yang bertindak seenaknya sebab semuanya harus melalui mekanisme dan proses adat.

“Sejak leluhur sudah ditata menurut peruntukannya, sebagai hutan adat, pemukiman, lahan garapan dan padang penggembalaan. Selain hutan itu, ada tempat-tempat tertentu yang ditetapkan untuk tidak digarap oleh masyarakat, seperti mata air, lokasi ritual adat dan pemakaman,” terangnya.

Untuk itu, kata mantan ketua Petani Ende ini, Kementrian Kehutanan seharusnya melihat dua hal sebelum melakukan penetapan tapal batas. Pertama, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan konsservasi TNK. Masyarakat punya pengalaman, dan masyarakat juga memiliki sistem konservasi.

Kedua, dari segi kelembagaan, terang Nikolaus, seharusnya pemerintah menyadari bahwa masyarakat telah memiliki kelembagaan adat yang terdiri dari tiga komunitas adat di bawah otoritas para Mosalaki (ketua komunitas adat) sehingga seharusnya  pengelolaan TNK perlu juga didengar pendapat para Mosalaki.

“Bagi ketiga komunitas adat di kawasan ini, permasalahan yang ada bukanlah permasalahan Taman Nasional, tetapi permasalahan tanah adat yang mencakup aspek tata kuasa, tata kelola, tata konsumsi dan tata distribusi,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kelimutu merupakan sebuah wilayah yang biasa saja sebelumnya. Setekah ditemukannya danau 3 warna Kelimutu yang mendunia, kawasan sekitarnya pun ikut bergeliat. Pesona pariwisata dan membanjirnya wisatwan ke Kelimutu bagai sinar yang didatangi laron.

Kelimutu lalu ditetapkan menjadi Taman Nasional, dan berada di bawah Dirjen Kehutanan Kementerian Kehutanan RI dengan kategori kawasan hutan konservasi. Tujuannya kawasan ini perlu dikonservasi agar keunikan dunia di puncak Kelimutu itu tidak tercemar atau punah di kemudian hari.

Untuk itulah, kawasan ini dikonservasi menjadi Taman Nasional dengan luas 5.356,50 hekater, berdasarkan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 679/kpts-II/1997, tanggal 10 Oktober 1997.

Sebagai kawasan konservasi, maka ia harus bebas dari siapapun kecuali melalui izin dan pengawasan pemerintah. Dengan demikian, maka penduduk setempat pun dibatasi ruang geraknya. Oleh Departemen Kehutanan, ditetapkanlah tapal batas kawasan Taman Nasional Kelimutu untuk memudahkan kontrol.

Maksud baik mengkonservasi kawasan Taman Nasional sebagai salah satu keunikan dunia ternyata berbenturan dengan keberadaan masyarakat adat yang berdiam dan telah puluhan tahun berladang di kawasan ini. Tanaman kopi, fanili, kakao, rambutan dan  lainnya yang masuk dalam wilayah konservasi telah tumbuh dan siap panen.
Jurnalis : Ebed de Rosary / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Ebed de Rosary
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: