RABU 30 NOVEMBER 2016

JAKARTA--Berkas perkara pemeriksaan dalam kasus perkara dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang tak lain adalah Gubernur non aktif Provinsi DKI Jakarta tersebut dinyatakan telah lengkap atau P21. Maka dengan demikian dalam waktu dekat rencananya berkas pemeriksaan dengan tersangka  Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut akan segera dilimpahkan ke ranah pengadilan.

Jaksa Agung Republik Indonesia, H.M Prasetyo.
"Penetapan P21 terkait dengan berkas perkara pemeriksaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut sebelumnya telah melalui prosedur penelitian secara cermat dan mendalam yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung tak lama setelah menerima pelimpahan berkas perkara pemeriksaan dari penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri sekitar 1 Minggu yang lalu," ujar Jaksa Agung H.M. Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Rabu (30/11/2016).

Sementara itu menurut keterangan Noor Rachmad, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menyatakan bahwa percepatan pemeriksaan berkas  kasus perkara pemeriksaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut memang diperlukan agar kasus tersebut menjadi "terang-benderang" untuk segera dilimpahkan dan disidangkan di pengadilan.

"Hari ini, Rabu, 30 November 2016,   Kejaksaan Agung telah memutuskan dan menyatakan bahwa berkas perkara pemeriksaan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dinyatakan telah lengkap atau P21," kataMuhammad Rum, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung   kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

Sementara itu dengan adanya keputusan tersebut, maka pihak Kejaksaan Agung meminta kepada pihak penyidik Bereskrim Mabes Polri untuk segera menyerahkan barang bukti beserta tersangkanya ke Kejaksaan Agung. Penetapan P21 tersebut bertujuan untuk segera menuntaskan dan menyelesaikan kasus perkara dugaan penistaan agama yang sebelumnya dituduhkan kepada Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Sehubungan dengan penetapan P21 terkait dengan berkas perkara Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tersebut, maka pihak Kejaksaan Agung dalam hal ini memutuskan bahwa yang bersangkutan telah melanggar pasal sesuai dengan apa yang disangkakan  oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri sebelumnya, yaitu melanggar Pasal 156 dan Pasal 156 A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) denan tuduhan telah melakukan penistaan agama.

Jurnalis: Eko Sulestyono/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Eko Sulestyono




Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: