KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

MALANG --- Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Malang Kota, AKBP Decky Hendarsono menyebutkan, Peraturan Presiden mengenai pemberantasan pungutan liar (pungli) merupakan hal yang memang harus dijabarkan dan dilaksanakan bersama, mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah. Pungli ini memiliki konotasi yang sangat-sangat negatif dan merugikan masyarakat. 


"Pungli adalah pungutan yang tidak dibenarkan karena tidak masuk dipendapatan negara. Oleh karena itu sebagai instansi penegak hukum di wilayah kota Malang, kami juga berkomitmen untuk memberantas pungli. Terutama pungli yang bersifat pemerasan dan menyakiti masyarakat," ungkapnya saat memberikan sambutannya dalam acara Deklarasi Perang Melawan Pungli di Kantor Imigrasi Kelas 1 Malang, Rabu (2/11/2016).

Menurutnya, permasalahan pungli sudah bukan lagi menjadi rahasia karena sudah terjadi dimana-mana. Tetapi sebagai unsur pimpinan di berbagai instansi semuanya harus berkomitmen untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan di segala lini.

"Selain itu, saya juga mohon kepada masyarakat jangan juga menawarkan sesuatu bersifat materi kepada petugas. Kalau memang prosedurnya harus mengantri ya silahkan antri," terangnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa sebelum ada acara deklarasi ini ia sudah melakukan pembersihan dibagian pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

"Alhamdulillah sudah bisa saya ungkap sendiri, saya tindak sendiri dan Insha Allah sekarang sudah clear dan clean,. Semoga semua instansi maupun tempat pelayanan lainnya juga bisa melakukan hal yang sama yaitu memberantas praktik pungli, "pungkasnya.
Jurnalis : Agus Nurchaliq / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Agus Nurchaliq
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: