KAMIS, 3 NOVEMBER 2016

YOGYAKARTA --- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong adanya integrasi antara upaya perlindungan anak dengan Undang-undang Desa, sehingga setiap desa mampu membuat peraturan tentang pencegahan dan penindakan kasus kejahatan anak, berikut alokasi anggarannya.


Upaya perlindungan anak meliputi pencegahan dan penindakan terhadap kasus kejahatan terhadap anak melalui Undang-undang Desa, dinilai akan lebih memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi ancaman kekerasan atau kejahatan terhadap anak.

Hal demikian perlu dilakukan, mengingat saat ini kepedulian masyarakat terhadap kasus kejahatan anak, terutama kasus kejahatan seksual pada anak sangat minim. Sistem kekerabatan di tengah masyarakat saat ini telah hilang, sehingga berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat tak lagi diselesaikan secara adat atau kekeluargaan, melainkan langsung dibawa ke polisi.

Sementara itu, kasus kejahatan terhadap anak saat ini telah sedemikian mengkhawatirkan, sehingga menempatkan Indonesia dalam posisi darurat kejahatan terhadap anak.

"Itu karena kejahatan atau pemerkosaan terhadap anak sekarang ini seringkali dilakukan bergerombol atau gank rape yang biasanya hanya terjadi pada situasi negara darurat, rusuh atau perang. Tapi, faktanya gank rape itu juga terjadi di Indonesia dalam situasi kondusif," ungkap Ketua KPAI, Arist Merdeka Sirait, dalam kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Kamis (3/11/2016).

Kendati tak memaparkan data valid tentang tingginya angka kejahatan seksual pada anak, namun Arist menyatakan jika darurat kejahatan anak, bahkan gank rape dengan pelaku pemerkosaan bergerombol dengan satu korban pun juga terjadi di Yogyakarta. Karena itu, sangat diperlukan upaya perlindungan menyeluruh, melibatkan kepolisian, masyarakat dan lembaga-lembaga seperti ormas penggiat anak.

Arist mengatakan, dalam kunjungan kerjanya di Yogyakarta itu pihaknya telah bersilaturahmi dengan Kepolisian Daerah DI Yogyakarta, guna menjalin kerjasama sinergi dalam penanganan kasus kejahatan anak agar berkeadilan baik bagi pelaku maupun bagi korban.

Didampingi salah satu Komisioner KPAI, Yolanda Kalunta, Arist juga berkunjung ke Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Yogyakarta. Arist menegaskan, gerakan perlindungan melibatkan masyarakat atau gerakan perlindungan sekampung, sangat penting dalam upaya memutus mata rantai kejahatan terhadap anak.

Ketua YLPA Yogyakarta, Sari Murt, menambahkan, gerakan perlindungan sekampung sangat penting digalakkan. Memberdayakan masyarakat, dan anggaran dana desa bisa digunakan dalam rangka edukasi warga, memperkuat sistem informasi sehingga masyarakat semakin paham, peduli dan berani melakukan penanganan kejahatan anak.
Jurnalis : Koko Triarko / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Koko Triarko
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: