SABTU, 19 NOVEMBER 2016
YOGYAKARTA --- Berkait kesenjangan pembangunan antar daerah seperti yang dikritisi oleh sejumlah mahasiswa luar Jawa dalam Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Gedung Antasari Asrama Mahasiswa Kalimantan Selatan di Yogyakarta, Jumat (18/11/2016), memang bukan masalah baru. Namun, justru itulah masalah besarnya. Bahwa, masalah yang telah lama ada hingga kini ternyata masih saja menuntut solusi.

Kritik mahasiswa luar Jawa yang menyatakan jika kondisi dan pembangunan di luar Jawa sangat berbeda dengan di Jawa, barangkali masih kurang disadari sebagai bentuk ancaman perpecahan atau disintegrasi bangsa. Padahal, ketidak-adilan dan kesenjangan pembangunan antar daerah, jika dibiarkan bukan mustahil menyebabkan suatu daerah merasa dianak-tirikan dan kemudian ingin memisahkan diri.

Karena itulah, kritik yang tampaknya sederhana dari sejumlah mahasiswa luar Jawa berkait kesenjangan pembangunan di Jawa dan luar Jawa, dalam konteks implementasi Pancasila menjadi masalah serius yang harus segera direspon dengan cepat dan tepat.

Terhadap kritikan itu, pun Titiek Soeharto mengakui jika masih ada daerah-daerah pedalaman yang belum sepenuhnya menikmati pembangunan. Sejak era Soekarno dan Soeharto, hingga di era reformasi pembangunan terus berjalan. Titiek Soeharto pun memastikan, jika Pemerintah selalu berusaha mewujudkan keadilan di semua sektor kehidupan.


Para mahasiswa serius mendengarkan paparan Titiek Soeharto mengenai pemerataan pembangunan di Indonesia.

Jika para pemimpin tak melupakan nilai-nilai Pancasila, kata Titiek, tentu pemerataan pembangunan akan lebih cepat terwujud. Sayangnya, dalam perjalanan bangsa ini pemahaman dan kesadaran serta implementasi Pancasila di kalangan para pemimpin dan masyarakat mengalami pasang surut. Bahkan kian memudar, sehingga Pemerintah menggalakkan lagi sosialisasi Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan bentuk negara kesatuan NKRI atau yang kini disebut sebagai 4 Pilar MPR RI.

Sementara itu, berkait dengan implementasi Pancasila dalam pembangunan, di zaman Orde Baru telah berkali-kali ditekankan oleh Presiden Soeharto, jika pembangunan dengan segala seginya merupakan penjabaran dari Pancasila. Karenanya, di masa itu dikenal adanya Demokrasi Pancasila, Ekonomi Pancasila, dan beragam penjabaran konsep Pancasila di berbagai sektor lain seperti Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Tidak hanya itu, segala macam konsep akademis, kerangka teori, ideologi maupun beragam pemikiran lain di zaman Orde Baru bahkan juga harus diverifikasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Pancasila, sebelum diterapkan sebagai kebijakan maupun program pembangunan.

Pancasila, tegas Titiek, merupakan jati diri bangsa Indonesia. Penyimpangan terhadapnya akan mengakibatkan rapuhnya eksistensi bangsa dan negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mandiri.



 Serah terima sertifikat dalam acara sosialisasi 4 pilar demokrasi Indonesia.



Keberhasilan pembangunan di era Presiden Soeharto, misalnya dalam hal swasembada pangan yang diakui dunia, salah satunya ditopang oleh komitmennya kepada Pancasila. Pembangunan bisa terselenggara di seluruh negeri, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 persen, kemiskinan dan kesenjangan menurun, swasembada berbagai komoditi terwujud, industri dan bahkan industri strategis juga berhasil dibangun dan dikembangkan.

"Karena itu, bangsa ini harus segera bangkit dan kembali melakukan percepatan pembangunan untuk mewujudkan kemakmuran segenap masyarakat. Mahasiswa, kader-kader intelektual, harus menjadi pelopor dalam mendorong kembali bangkitnya bangsa di semua sektor, memegang teguh Pancasila dan mengembangkan toleransi", ujar Titiek, sembari mengajak kepada semua mahasiswa dan generasi muda untuk menjadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa dan negara.  

Jurnalis: Koko Triarko / Editor: Satmoko / Foto: Koko Triarko
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: