RABU, 16 NOVEMBER 2016
LAMPUNG---Perkembangan pembangunan jalan tol trans Sumatera (JTTS) sesi I ruas Bakauheni-Terbanggi Besar hingga kini masih mencapai STA 8,9 KM 23 yang melintasi Desa Tetaan dan Desa Banjarmasin Kecamatan Penengahan. Sebagian warga yang terdampak pembangunan tol Sumatera dan telah menerima uang ganti rugi pembebasan lahan bahkan telah pindah dan mencari lokasi baru untuk tempat tinggal. Meski demikian, sejumlah warga yang sebagian besar memiliki lahan pertanian memilih tidak menggarap lahan pertanian yang mereka miliki karena khawatir proses ganti rugi lahan akan segera sampai di wilayah mereka. Salah satu petani dari puluhan petani yang memilih tidak menggarap lahan sawahnya adalah Sandi (45) yang membiarkan lahan sawahnya tidak digarap. Ia mengaku mendapat informasi dan sosialisasi terkait rencana penggantian rugi lahan yang sebentar lagi memasuki wilayahnya sehingga ia mengaku memilih membiarkan sawahnya tidak digarap.

Sandi mengungkapkan, meski proses pembebasan lahan telah sampai di Desa Banjarmasin dan Desa Tetaan, sejumlah informasi mengungkapkan proses penggantian rugi lahan yang akan dilanjutkan dengan proses pembersihan lahan (land clearing) akan sampai di Desa Klaten dan Pasuruan. Sandi bahkan memilih membiarkan lahan sawah seluas satu hektar miliknya menjadi lahan penggembalaan ternak kerbau karena sawah yang dimilikinya terkena patok tol trans Sumatera. Meski demikian, hingga saat ini, ia belum mengetahui persis terkait rencana pembebasan lahan yang akan melalui lahan sawah miliknya.
Alat berat yang siap beroperasi.


"Kemarin sempat akan menggarap lahan sawah. Tapi, informasinya, pembebasan lahan akan segera sampai di desa kami. Jadi kalau kami menggarap lahan daripada mengeluarkan biaya operasional untuk bibit dan pengolahan tanah, akhirnya kami biarkan tak tergarap meski pasokan air cukup bagus pada musim penghujan kali ini," ungkap Sandi saat dikonfirmasi Cendana News di Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Lampung Selatan, Rabu (16/11/2016).

Sandi mengaku, selain dirinya, beberapa petani juga memilih tidak menggarap sawah karena khawatir dirinya tidak akan sempat menikmati hasil pertanian yang ditanamnya, berupa padi sawah. Terkait kondisi tersebut, sebelumnya humas PT Pembangunan Perumahan (PP), Yus Yusuf, yang menjadi pelaksana pembangunan tol Sumatera paket 1 Bakauheni-Sidomulyo, mengaku bagi petani pemilik lahan yang sudah telanjur melakukan proses penanaman padi atau tanaman pertanian lain yang semusim akan tetap mendapatkan uang penggantian atas tanaman yang telah terlanjur ditanam dan akan memperoleh "uang tunggu". "Uang tunggu" tersebut merupakan kompensasi dari pelaksana tol atas lahan yang terlanjur digarap dan telah memiliki tanam tumbuh.
Lahan sawah yang menunggu ganti rugi.


Persoalan yang muncul terkait tanam tumbuh terutama tanaman semusim produktif, pernah mencuat di Desa Tetaan Kecamatan Penengahan, saat sebanyak 138 warga mempertanyakan mekanisme penggantian tanam tumbuh. Di antaranya lahan pertanian padi, jagung, dan tanaman lain. Yus Yusuf menerangkan bahwa mekanisme terkait penghitungan tanaman warga yang masih dalam proses penanaman tapi harus tergusur sudah diperhitungkan oleh tim apraisal sebanyak tiga kali masa panen sehingga perhitungan tersebut sudah cukup wajar dan dianggap menguntungkan petani sehingga tak perlu meminta uang ganti rugi atas tanam tumbuh.

"Namun, kebijakan dari pelaksana proyek tol, jika memang ada tanaman yang masih akan memasuki masa panen dan terpaksa harus digusur, maka akan tetap diberi uang kompensasi yang disebut dengan 'uang tunggu' sesuai masa tanam dan jenis tanaman," ungkap Yus Yusuf.

Berbeda dengan Sandi, salah satu warga Desa Klaten, Mulyono, mengaku tetap melakukan proses mengggarap sawah dengan proses penanaman padi sawah sebelum proses penggantian rugi dilakukan. Mulyono yang lahan sawahnya terkena patok merah bahkan telah melakukan proses penanaman berumur sekitar dua pekan. Ia bahkan mengaku optimis tanaman padi yang ditanamnya akan panen sebelum proses ganti rugi lahan sampai di lahannya dengan asumsi di jalur yang dilalui oleh pembangunan tol masih banyak warga yang belum menerima ganti rugi lahan.
Jalan tol yang terus dibangun.


Mulyono mengaku, berdasarkan pengukuran tim penyedia lahan tol Trans Sumatera, lahan sawah yang dimilikinya habis terpakai untuk pembangunan tol dengan luas sekitar 300 meter persegi. Sementara, lahan pekarangan berikut tempat tinggal seluas 400 meter persegi. Petani lain, di antaranya Satiman, memiliki lahan seluas 2.500 meter persegi dan luas lahan pekarangan berikut tempat tinggal seluas 200 meter persegi. Pemilik lahan sawah dan pekarangan terdampak tol yang ditandai dengan patok merah tersebut hingga kini masih terus melakukan proses menggarap sawah sebelum adanya kepastian proses penggantian rugi lahan.

Jalan tol trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar melintasi Provinsi Lampung rencananya dibangun sepanjang 140,410 kilometer dengan lebar 120 meter dimulai dari titik nol di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan hingga Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Hingga saat ini, perkembangan pembangunan dengan proses ganti rugi lahan telah mencapai Kecamatan Penengahan, meliputi 153 bidang lahan di Desa Tetaan dan Desa Banjarmasin atau sepanjang 3,97 kilometer yang terdiri dari lahan pertanian, pekarangan, tanam tumbuh, termasuk perumahan warga.

PT Pembangunan Perumahan selaku konsorsioum BUMN pembangunan tol Sumatera melakukan pembangunan tol Sumatera bersama dengan PT Hutama Karya (persero) sebagai Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), PT Waskita Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Adhi Karya melalui skema penugasan.

Beberapa hambatan pelaksanaan pembangunan JTTS tersebut, berdasarkan pantauan Cendana News, sesuai pernyataan humas pelaksana proyek tol paket 1 ruas Bakauheni-Sidomulyo, Yus Yusuf. Kendala cuaca hujan menjadi persoalan yang masih menghambat perkembangan pembangunan karena berdampak terhambatnya pengerjaan. Selain faktor cuaca, proses pembebasan lahan oleh panitia pengadaan lahan yang belum bisa membebasakan seluruh lahan di paket 1 dengan kendala penolakan warga dan persoalan lain, membuat pekerjaan tol menjadi terhambat. Khusus di Dusun PKS Desa Penengahan yang berada di STA 009 sekitar 50 warga masih bertahan menolak pemberian ganti rugi lahan akibat status kepemilikan yang tumpang tindih atas tanah yang mereka tempati.

Berdasarkan musyawarah di kantor Kecamatan Penengahan antara warga, pihak Kementerian Kehutanan, panitia pengadaan tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat (PUPR), belum ada kesepakatan terkait ganti rugi lahan akibat sebagian besar warga menempati tanah milik Kementerian Kehutanan. Opsi yang digulirkan di antaranya warga hanya memiliki hak atas tanam tumbuh dan bangunan, sementara ganti rugi lahan merupakan hak Kementerian Kehutanan. Mandeknya proses penggantian rugi lahan tersebut bahkan hingga saat ini belum menemukan titik temu.

Mentahnya proses negoisasi dengan warga dan panitia pengadaan jalan tol Sumatera, dipastikan akan membuat molor pengerjaan tol Sumatera yang ditargetkan selesai sebelum pelaksanaan Asian Games di Palembang Sumatera Selatan, pada 2018 mendatang. Selain itu, beberapa ruas yang sudah dibebaskan, masih muncul beberapa persoalan terkait besaran nilai ganti rugi, kepemilikan ganda, dan tumpang tindih kepemilikan lahan.

Jurnalis: Henk Widi / Editor: Satmoko / Foto: Henk Widi






Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: