RABU 30 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Dalam RDP antara Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK, Selasa Sore (29/11/2016) di Ruang Rapat Komisi IV (KKIV) Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, turut dipertanyakan oleh anggota dewan kepada KLHK tentang kelanjutan reklamasi Teluk Jakarta dan Teluk Benoa yang sampai saat ini menyisakan pertanyaan bahkan sampai berubah menjadi bola panas di masyarakat serta beberapa elemen di dalamnya.

Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afria Awang.
Sedikit mendalami jawaban Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afria Awang atas pertanyaan anggota dewan dari Komisi IV maka untuk Teluk Jakarta sebenarnya pergerakan KLHK saat ini masih sebatas penyelesaian amdal. Amdal itu sendiri dikaitkan dengan perintah presiden harus berbarengan bersama NCICD atau disebut juga great sea wall (tanggul raksasa). Dimana NCICD itu sendiri diperintahkan oleh Bappenas harus selesai dalam enam bulan.

Mengapa sampai ada keterkaitan antara NCICD dengan reklamasi, awal ceritanya sebenarnya bisa ditarik berdasarkan lima permasalahan yang ada di pantai laut utara yakni kemiskinan nelayan, pencemaran laut, pendangkalan sedimentasi akibat hulu-hilir yang tidak baik, terjadinya land subsidence atau tanah turun dan kelangkaan air bersih. Secara konsep, kelima permasalahan tersebut tidak bisa dipecahkan dengan reklamasi. Akan tetapi secara tiba-tiba wacana reklamasi muncul dan langsung bergulir.

"Saat kami konfirmasikan kepada pihak terkait ternyata memang reklamasi tidak menyelesaikan secara menyeluruh kelima masalah tersebut," ujar San Afria Awang kepada anggota dewan dari Komisi IV.

Karena sudah bergulir, maka diambil kebijakan oleh presiden bahwa NCICD sampai reklamasi dijadikan satu sehingga muncul sebuah istilah untuk penyatuan tersebut sebagai " Garuda Raksasa di Teluk Jakarta ". Menyambung kebijakan tersebut maka Bappenas melakukan penelitian yang memunculkan beberapa skenario pembangunan tanggul raksasa digandeng proyek reklamasi.

Skenario pertama disebut Skenario Darurat yakni membentuk polder. Perlu diketahui, sistem polder itu adalah sistem tata air tertutup dengan elemen yang meliputi tanggul, pompa, saluran air, kolam retensi, pengaturan lansekap lahan, dan instalasi air kotor terpisah.

Sistem polder ini pertama kali dikembangkan Belanda pada abad ke-11 untuk mengeringkan daratan yang digenangi air agar dapat menjadi permukiman yang layak didiami. Rencana awal Bappenas bahwa akan dibangun delapan polder.

Namun ternyata untuk Teluk Jakarta, sistem polder ini masih belum mampu memecahkan masalah ketersediaan air bersih serta land subsidence yang terjadi di Teluk Jakarta. Oleh karenanya maka sampai sekarang rencana tersebut masuk kembali di ranah pengkajian ulang secara serius. Skenario kedua dan ketiga adalah disebut dengan istilah Skenario Menengah dan Jangka Panjang. Dan karena Skenario awal masih dikaji kembali maka KLHK sendiri belum memahami kapan skenario berikut akan dijalankan.

Akibat ketidakpastian tersebut muncul kajian yang dinamakan kajian lingkungan hidup strategis yang dibuat oleh Pemerintah daerah setempat dengan KLHK hanya sebagai pembuat panduannya. Ditambah sudah adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka sebenarnya hal itu sudah bisa dijadikan acuan oleh para pengusaha untuk memperbaiki amdal namun sampai sekarang belum dilakukan.

"Itulah kronologis mengapa untuk perkembangan pantai utara pergerakan KLHK masih bergerak dalam perbaikan amdal dari para pengusaha tersebut," jelas San Afria Awang.

Beralih ke revitalisasi Teluk Benoa di Bali, maka KLHK melalui Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan memaparkan bahwa mereka justru sudah tidak berkutat di masalah amdal lagi. Secara umum, untuk kajian amdal meliputi tiga aspek, yakni bio physic atau biotik, kimia fisika dan kultural atau sosial budaya.

"Aspek pertama dan kedua menurut kami merupakan kajian prima. Bahkan dari sekian banyak kajian amdal yang pernah saya baca, maka kajian amdal Teluk Benoa adalah yang terbaik. Namun yang masih belum bisa dipecahkan adalah aspek ketiga, yaitu aspek sosial budaya," lanjut San Afria Awang.

Maksud dari Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK sudah jelas karena sampai saat ini masih sekitar 38 desa adat di wilayah Benoa, Bali, yang menolak revitalisasi Teluk Benoa. Oleh karena itu, KLHK menampik dengan tegas jika dikatakan gamang dalam menangani Teluk Benoa.

Karena menurut KLHK, mereka justru sedang memberikan ruang bagi semua pihak yang berkepentingan di Bali untuk duduk bersama agar benar-benar mufakat terkait revitalisasi Teluk Benoa. Aspek sosial budaya tidak bisa dianggap sepele atau mudah diselesaikan, karena jika tidak bisa menyikapi secara arif untuk aspek ini dapat menimbulkan pergesekan yang melebar dari sekedar revitalisasi Teluk Benoa.

"Mengapa kami bersikap demikian untuk Teluk Benoa, karena menurut kami walaupun Bali itu memiliki kelas sangat internasional, namun memiliki masalah baru dimana sudah ada kejenuhan bagi para wisatawan untuk mengunjungi Bali dengan destinasi kunjungan di tempat yang itu-itu saja. Dan revitalisasi Teluk Benoa diharapkan oleh berbagai pihak di Bali dapat memecahkan permasalahan tersebut. Namun sebaiknya selesaikan terlebih dahulu secara baik-baik dengan 38 desa adat yang menolak tersebut, itu sangat penting," pungkas San Afria Awang.

Peliknya masalah dibalik reklamasi atau revitalisasi ini sebenarnya kontradiktif dengan keinginan Komisi IV saat mengadakan RDPU dengan Tirta Wahana Bali Internasional ( pihak pengembang dan pengelola kawasan teluk benoa ) dan elemen masyarakat Bali tentang Permohonan Kepastian Investasi dan Kepastian Hukum di Wilayah Indonesia Khususnya Bali terkait revitalisasi hari Senin (28/11/2016) yang lalu. Komisi IV DPR RI ingin agar segera diambil keputusan YA atau TIDAK untuk revitalisasi Teluk Benoa agar tidak menjadi bola liar yang terus bergulir kian kemari.

Mengapa dikatakan pelik, karena ketika Cendana News menemui San Afria Awang selepas RDP dengan Komisi IV pada Selasa Sore (29/11/2016), ia masih belum yakin bahwa revitalisasi Teluk Benoa bisa segera diambil keputusan.

"Jujur saja ya, masalah Teluk Benoa sudah terkatung-katung sejak kapan sih? menurut saya sudah cukup lama. Masalah sosial budaya itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi menurut hemat kami, jika masalah krusial tersebut tidak bisa ditengahi, maka penantian akan semakin panjang," jawab San Afria Awang kepada Cendana News.

Komisi IV DPR RI dalam posisi sebagai pihak yang mewadahi mediasi demi segera diambilnya keputusan revitalisasi Teluk Benoa, memikul beban cukup berat akan harapan masyarakat untuk mengambil langkah-langkah mediasi lebih mendalam agar semua pihak dapat duduk bersama dengan kepala dingin demi kebaikan Bali ke depannya.

Sedangkan untuk Teluk Jakarta, sepertinya segera berlanjut begitu para pengusaha yang terlibat di dalam mega proyek tersebut memperbaiki amdal masing-masing.

Suasana RDP antara Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK,  Selasa Sore (29/11/2016.
Jurnalis: Miechell Koagouw/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Miechell Koagouw

Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: