SENIN 7 NOVEMBER 2016
 

JAKARTA---Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI Benny K Harman Menilai Rencana Kepolisian melakukan gelar perkara penyelidikan kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok secara terbuka melanggar prinsip hukum.

Beeny K. Harman


Menurut Benny, Hal ini melanggar Process Of Law, Sebab yang bisa menggelar terbuka untuk umum hanya sidang di pengadilan.

"Ini jelas melanggar prinsip hukum, gelar perkara yang dilakukan secara terbuka dapat diartikan bahwa Kepolisian telah mengambil alih kewenangan hakim di pengadilan," sebut Benny Saat dihubungi di Senayan, Jakarta, Senin (7/11/2016).

Dikatakan, jika kepolisian melaksanakannya, maka hal ini merupakan sejarah bagi hukum di Indonesia karena baru pertama kali dilakukan oleh Polri dalam menangani berbagai kasus.

Benny melanjutkan, gelar perkara secara terbuka sama saja membiarkan rakyat mengadili Ahok, dan berpotensi mengakibatkan disintegrasi.

"Jadi saya minta, harus tertutup. Jangan pernah dilakukan terbuka untuk umum. Presiden juga jangan mengintervensi kepolisian," tegasnya.

"Publik juga harus tahan diri, jangan jadi pengadilan rakyat. Kasihan Ahok nanti, sambungnya.

Untuk diketahui, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menuturkan bahwa gelar perkara akan  dilakukan secara terbuka untuk menghindari kecurigaan adanya intervensi terhadap penyelidikan kasus tersebut.

Boy juga mengakui bahwa ini kali pertama Polri melakukan gelar perkara terbuka. Biasanya, gelar perkara itu berlangsung tertutup dan hanya dilakukan bersama kejaksaan.

 Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/Editor: Irvan Sjafari/Foto: Adista Pattisahusiwa

Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: