SELASA, 29 NOVEMBER 2016
JAKARTA---Penggunaan teknologi data satelit dalam pengawasan hutan adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Hal ini disampaikan oleh Komisi IV DPR RI melalui Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo, MM. MBA dalam RDP dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI di Ruang Rapat Komisi IV (KKIV) Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa sore (29/11/2016). Tanpa penggunaan teknologi satelit maka sumber panas apapun bisa masuk kategori titik api. Misalnya, sumber panas dari atap seng, api unggun dan bahkan seseorang membakar sampah atau sejenisnya bisa terbaca sebagai kategori sumber api sehingga akan menimbulkan kekeliruan. Dengan menggunakan teknologi pengawasan satelit maka hal-hal memalukan seperti itu dapat dihindari.

Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo (kiri).
Hal tersebut dikemukakan Edhy Prabowo di hadapan seluruh unsur Eselon I KLHK. Jadi memang sebuah kebutuhan yang harus segera dipenuhi oleh KLHK jika memang ingin lebih profesional dan lebih maju dalam mengawasi hutan dari bahaya kebakaran sampai dengan pembalakan liar.

"Keberadaan manusia juga dapat terdeteksi dengan menggunakan teknologi pengawasan satelit. Ini harus dipertimbangkan. Lagi pula walaupun sedikit lebih mahal namun dengan anggaran yang minim sekarang ini masih terjangkau untuk memiliki teknologi tersebut," papar Edhy lebih lanjut.

RDP Komisi IV DPR RI dengan Eselon I KLHK.
Kejadian di Riau baru-baru ini yang memakan korban anggota TNI yang masuk ke hutan untuk pemadaman api adalah karena kegamangan letak sumber api yang sebenarnya akibat tidak memiliki teknologi satelit yang canggih. Jika sudah terdeteksi dari awal sumber api maka tidak akan meraba lagi untuk masuk ke dalam area kebakaran hutan. Penting untuk melihat penggunaan teknologi sebagai suatu terobosan.

Ada dua keuntungan yang didapat jika menggunakan teknologi mutakhir dalam pengawasan hutan, yakni untuk penanganan bencana dan pengelolaan hutan itu sendiri.

"Interpretasi harus lebih ditingkatkan dalam melihat masalah, karena jika itu diperbaiki bisa lebih mengerti dari mana harus dimulai optimalisasi kerja khususnya dalam pengawasan hutan Indonesia yang begitu luas serta menjadi aset nasional paling berharga ini," lanjut Edhy lagi.

Hal kedua yang menjadi perhatian Komisi IV dalam RDP adalah tentang gerakan menanam pohon yang memang sedang digalakkan sekarang. Itu sangat positif, tapi sebisa mungkin jangan sampai usaha mulia tersebut sebatas jargon belaka. Pengawasan pasca penanaman benih pohon harus dilakukan secara intensif. Kekhawatiran yang mengemuka belakangan ini adalah apakah bibit atau benih pohon yang dibagikan tersebut ditanam atau dijual kembali tidak ada pengawasan atau pelaporan untuk itu.

"Maksudnya begini, sebagai contoh, jika ada gerakan menanam 1 milyar pohon maka harus dipastikan pelaporan 1 milyar bibit pohon tersebut menjadi seperti apa ke depannya. Fungsi pengawasan harus ditingkatkan untuk ini," tekan Edhy Prabowo.

Hal ketiga adalah pembentukan lembaga baru di tubuh KLHK untuk kepentingan pengawasan sekaligus pengelolaan hutan yang tidak dilakukan KLHK. Hal ini dianggap Komisi IV sebagai sebuah pelanggaran berat yang butuh perbaikan secepatnya. Keputusan membentuk lembaga baru sudah dimulai oleh Komisi IV periode sebelumnya bersama pemerintah serta sudah diputuskan bersama jadi mengapa harus ada pembatalan.

Penambahan lembaga pengawasan dan pengelolaan hutan dianggap sangat penting karena situasi sekarang sudah menjadi sangat mudah bagi oknum mengubah kawasan hutan menjadi lahan-lahan bebas untuk kepentingan tertentu.

Inti dari kritikan tajam anggota dewan khususnya Komisi IV terhadap kinerja KLHK adalah bagaimana dengan memperbaiki ketiga hal yang dipaparkan di atas maka bisa melakukan pemetaan atau mengukur sejauh mana perkembangan penurunan area hutan Indonesia baik setiap bulan bahkan setiap tahunnya.

Butuh peran serta maksimal dari Kementerian LHK untuk mendesak presiden agar menyetujui pembentukan lembaga khusus dalam pengawasan dan pengelolaan hutan. Tidak ada tendensi apa-apa akan tetapi semua berangkat dari kenyataan sejauh ini dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan dalam semangat mengetatkan anggaran sama sekali tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak. Justru kepentingan rakyat yang menjadi korban. Contohnya mulai dari carut marut penanganan kebakaran hutan, pembalakan hutan bahkan di luar konteks KLHK kebijakan-kebijakan pangan nasional khususnya impor selalu merugikan rakyat.

"Jangan memandang penghematan sebagai suatu kebanggaan jika nantinya menyebabkan kehilangan aset negara yang kami yakini harganya lebih berharga dari penghematan itu sendiri," pungkas Edhy.

Menanggapi masukan tajam dari Komisi IV terkait penggunaan teknologi terkini dalam pengawasan hutan Indonesia maka KLHK melalui Dirjen Gakkum, Rasio Ridho Sani menegaskan akan mengambil langkah-langkah nyata demi memaksimalkan pengawasan sekaligus pengelolaan hutan Indonesia ke depannya.

Dan penggunaan teknologi modern pastinya menjadi masukan berharga bagi KLHK khususnya Ditjen Gakkum, departemen KLHK lain yang bersinergi dengan Gakkum dan tentunya Menteri KLHK.

Untuk pembentukan lembaga baru demi memaksimalkan fungsi pengawasan hutan nasional maka Dirjen Gakkum akan bersinergi dengan departemen terkait lainnya demi terwujudnya hal tersebut. Tentunya sepenuhnya keputusan ada di tangan Menteri KLHK bagaimana membawa wacana tersebut kepada presiden. Sedangkan dalam mengawal gerakan menanam pohon yang kerap diadakan KLHK maka Ditjen Gakkum berkomitmen memastikan bahwa apa yang ditanam nantinya akan menjadi sesuatu yang berarti besar bagi kepentingan kelestarian hutan nasional ke depannya.

Jurnalis: Miechell Koagouw / Editor: Satmoko / Foto: Miechell Koagouw



Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: