KAMIS, 17 NOVEMBER 2016

JAKARTA---Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan bahwa proses pengusutan dan pengungkapan terkait dengan kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa penggelembungan anggaran dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional yang berbasis elektronik atau yang dikenal masyarakat luas dengan sebutan e-KTP Nasional akan memerlukan waktu lama alias tidak bisa cepat.


Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK di Gedung KPK Jakarta

Sebelumnya, diberitakan bahwa proyek pengadaan e-KTP Nasional tersebut mulai berjalan sejak tahun 2011 hingga 2012 dengan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Awalnya hanya sekitar Rp 4 triliun. Namun belakangan dalam kenyataannya anggaran proyek e-KTP Nasional tersebut membengkak, menjadi sekitar Rp 6 triliun. Diduga digelembungkan sebesar Rp 2 triliun.

KPK menyebut bahwa besarnya potensi kerugian negara dan betapa rumitnya proses pengusutan dan pengungkapan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP Nasional tersebut menjadi salah satu penyebab mengapa prosesnya memerlukan waktu yang lama. Namun meskipun demikian penyidik KPK berjanji akan tetap terus bekerja keras untuk secepatnya menuntaskan masalah dugaan korupsi terkait dengan proyek pengadaan e-KTP Nasional tersebut.

Hingga saat ini, penyidik KPK secara resmi telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP Nasional yang merugikan negara lebih dari Rp 2 triliun tersebut. Selain itu, penyidik KPK juga memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa pejabat negara yang terkait, di antaranya adalah Gamawan Fauzi (mantan Mendagri) dan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (mantan Menkeu).

Sementara itu, dua orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka masing-masing adalah Irman, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), kemudian Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri.

"Kasus perkara dugaan Tipikor proyek pengadaan E KTP Nasional merugikan negara lebih dari sekitar 2 triliun Rupiah tersebut masih terus didalami dan diselidiki secara intensif oleh penyidik KPK, namun karena faktor besarnya potensi kerugian keuangan negara dan rumitnya tahapan proses penyelidikannya, maka pengusutan dan pengungkapan kasus perkaranya tidak mungkin akan tuntas dalam tahun ini (2016), namun KPK berjanji akan segera menuntaskan kasus tersebut secepatnya" kata Laode Muhammad Syarif, Wakil Ketua KPK di Gedung KPK, Kamis (17/11/2016).

Junarlis/ Eko Sulestyono/ Editor : Satmoko/ Foto : Eko Sulestyono


Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: