JUMAT 18 NOVEMBER 2016
 

MATARAM--- Kuasa hukum warga masyarakat pemilik lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Usman Hadi menuding Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) kerap melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilik lahan.

Pantai Selong Blanak, Lombok Tengah merupakan salah satu kawasan wisata yang dikembangkan sebagai sektor pariwisata unggulan NTB.

"Masyarakat dalam beberapa kesempatan kerap mendapatkan intimidasi dari ITDC, termasuk dilarang melewati lahan mereka" kata Usman di Mataram, Jum'at (18/11/2016).

Menurut Usmanh hal tersebut tidak sejalan dengan semangat dan komitmen bersama antara Pemprov NTB, Polda bersama masyarakat untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan melalui pendekatan persuasif dan musyawarah.

Karena itu ia meminta kepada ITDC supaya dalam proses penyelesaian pembebasan lahan KEK Mandalika tidak menempuh cara - cara intimidasi, tapi proses musyawarah harus senantiasa dikedepankan.  ITDC sendiri merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan pemerintah pusat untuk membangun KEK Mandalika Lombok.

"Proses mediasi antara Pemprov NTB dengan masyarakat terkait pembebasan lahan KEK Mandalika Lombok seluas 109 sampai sekarang belum menemui titik temu, terkait harga penawaran yang belum disepakati."

Jurnalis: Turmuzi/Editor: Irvan Sjafari/Foto;Turmuzi
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: