SENIN 28 NOVEMBER 2016

MATARAM---Meski mediasi terkait pembebasan lahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort Lombok, antara masyarakat dengan pemerintah daerah (Pemda) Nusa Tenggara Barat (NTB )sudah berlangsung berulang kali.

Kapolda NTB, Umar Septono
Tapi sampai sekarang belum ada titik temu, antara masyarakat maupun pemerintah dan selalu menemui jalan buntu. Kesepakatan masalah harga ganti rugi masih menjadi kendala utama, dimana Pemprov hanya mau memberikan uang ganti rugi, satu are sebesar 4,5, sementara masyarakat maunya dengan harga pasar.

Pemda NTB sendiri mengklaim pembaayaran senilai Rp4,5 juta setiap satu are, bukan sebagai pembayaran, tapi sebagai bentuk ganti rugi, pasanya kepemilikan surat sporadik yang dipegang warga, baru terbit pada 2005, sementara ITDC selaku BUMN telah menguasai KEK Mandalika jauh sebelum itu.

"Upaya mediasi terus kita lakukan dan mencari jalan terbaik, supaya proses pembangunan berjalan, masyarakat juga tidak jadi korban serta mendapatkan haknya" kata Kapolda NTB, Umar Septono di Mataram, Senin (28/11/2016).

Ia juga meminta kepada oknum atau masyarakat yang tidak berkepentingan dalam kasus tersebut tidak memperkeruh susasana, termasuk tidak ikutan mengaku-ngaku.

Untuk diketahui, luasan lahan yang kepemilikannya masih diklaim masyarakat di KEK Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah mencapai 109 hektare dan karena faktor itulah proses pembangunan Madalika tidak bisa diteruskan, karena mendapatkan penolakan dari warga.

Jurnalis: Turmuzi/Editor: Irvan Sjafari/Foto:Turmuzi
Bagikan:

Irvan Sjafari

Berikan Komentar: