RABU, 16 NOVEMBER 2016
JAKARTA---Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menilai, keputusan kepolisian yang menetapkan mantan gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama merupakan keputusan yang sesuai proses hukum.

"Itu adalah putusan hukum. Apa pun yang sudah diputuskan, itu merupakan kewenangan penegak hukum," kata Tjahjo di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2016).

Bareskrim Polri telah menaikkan kasus Ahok ke tingkat penyidikan, yakni penetapan dirinya sebagai tersangka. Calon petahana pada Pilkada DKI itu disangka melakukan penistaan, penghinaan, dan penodaan agama di Indonesia sebagaimana pasal 156 a KUHP juncto pasal 28 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Sosok Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Saya kira, Pak Ahok sebagai warga negara yang baik harus menerima aturan hukum di Indonesia," ungkapnya.

Untuk itu, Mendagri minta masyarakat agar tenang, sambil menunggu karena penegak hukum sedang bekerja. Semua harus ikuti, proses hukum sedang berjalan. Keputusan yang paling tepat, dinanti di pengadilan.

Meski Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka, kata dia, tidak akan mempengaruhi Ahok untuk mengikuti pertarungan Pilkada DKI 2017.

"Sesuai aturan yang ada, Pak Ahok masih sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta," pungkasnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa


Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: