SELASA, 29 NOVEMBER 2016
JAKARTA---Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menyampaikan, penyelesaian Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) akan selesai pada bulan April 2017 mendatang.

Mendagri menargetkan pada April, sebab Mei sampai Juni sudah dalam tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serentak 2019.

"Hasil konsultasi kami dengan pimpinan DPR, saya yakin bisa dipercepat karena isu-isu krusial tak begitu banyak," papar Tjahjo di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

Lebih jauh, Tjahjo menjelaskan, RUU Pemilu tersebut, prinsipnya untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil, pemilu adil berintegritas, dan jaminan pengaturan sistem pemilu.

Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan keterangan seputar RUU Pemilu.
Dikatakan, sistem yang diajukan merupakan hasil tampungan dari aspirasi partai politik (Parpol), sebagian ada yang menginginkan ingin terbuka. Ada juga bersikukuh tertutup.

"Nah, hal ini, tingkatannya ada di tangan parpol itu sendiri, Kami juga harus serap aspirasi masyarakat. Keinginan masyarakat dan parpol ini yang kami tangkap. Solusi alternatif terbuka-terbatas, tertutup- terbatas," ungkapnya.

Selain itu, Mendagri menambahkan, sejumlah poin krusial dalam RUU Pemilu seperti terkait ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT), sistem terbuka atau tertutup atau perpaduan antara keduanya. Juga, penambahan kursi seiring dengan bertambahnya jumlah wilayah pemilihan di masing-masing tempat.

Mengenai pemilihan tetap, kata dia, masih dalam pembahasan. Sebab masih ada perbedaan pendapat antara partai, belum sepakat sepenuhnya.

"PT itu ada yang 3,5 persen, juga ada yang ingin tambah di atas 5 persen. Kalau prinsip pemerintah sekarang, kalau bisa di tingkatkan dari 3,5 persen itu," tuturnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: