RABU, 30 NOVEMBER 2016
JAKARTA---Pemerintah dalam waktu dekat berencana segera melakukan pendataan ulang dan melakukan penertiban terhadap seluruh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang ada di Indonesia. Pendataan ulang yang akan dilakukan oleh Pemerintah tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa semua ormas dan ormas keagamaan telah terdaftar secara resmi agar nantinya memudahkan dalam hal pengawasan.

Terkait rencana tersebut, dalam waktu dekat Pemerintah berencana segera melakukan revisi terkait dengan peraturan dan undang-undang dengan tujuan untuk mencegah agar ormas-ormas tersebut tidak akan berbuat onar, keributan atau bahkan bertindak anarkis. Pemerintah mengimbau agar semua ormas semestinya harus tunduk dan taat kepada konstitusi, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Demikian penyataan resmi yang berhasil dihimpun Cendana News secara langsung dari Menteri Agama Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, sesaat setelah selesai mengikuti Rapat Koordinasi antar kementrian terkait yang baru saja selesai diadakan di Kantor Kementrian Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolhukam), Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu siang (30/11/2016).

Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia, menjelaskan perihal rencana pendataan ulang ormas yang selama ini ada.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan, saat ini Pemerintah sedang mendalami rencana atau wacana terkait dengan pendataan ulang dan penertiban terhadap semua organisasi keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah agar ke depannya tidak ada lagi ormas-ormas yang ternyata memiliki ideologi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan konstitusi, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Lukman Hakim Saifuddin juga menjelaskan bahwa selama ini data-data ormas yang telah resmi berbadan hukum ada di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sedangkan Kementrian Agama (Kemenag) sebenarnya juga mempunyai data-data serupa, namun hanya dikhususkan berkaitan dengan  organisasi yang bergerak di bidang keagamaan.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Cendana News langsung dari Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pelaksanaan Rapat Koordinasi antar kementrian tersebut dipimpin secara langsung oleh Menkopolhukam Wiranto. Salah satu agenda yang dibahas dalam pertemuan tertutup tersebut adalah berkaitan dengan persiapan menjelang pelaksanaan aksi unjuk rasa dan demonstrasi super damai yang rencannya akan digelar pada hari Jumat, 2 Desember 2016.



Jurnalis: Eko Sulestyono / Editor: Satmoko / Foto: Eko Sulestyono





Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: