SENIN, 21 NOVEMBER 2016
JAKARTA---Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menuturkan bahwa pendapatan negara dan pajak merupakan instrumen penting penerimaan negara. Namun, dalam  prakteknya, masih banyak masalah untuk memaksimalkan pendapatan pajak, yakni meliputi kurangnya kesadaran Wajib Pajak (WP) dan Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dikatakan, Indonesia dikategorikan sebagai lower middle income countries yang memiliki tax ratio rendah. Berdasarkan data tahun 2015 tax ratio Indonesia 10,47 %, di bawah rata-rata tax ratio negara lower middle income countries yang mencapai 17,7%.

“Rendahnya tax ratio menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, serta kemampuan pemerintah untuk menggali sumber penerimaan pajak dari sektor-sektor ekonomi yang belum optimal,” tegas Misbakhun di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/11/2016).

Misbakhun menjelaskan kepada awak media perihal perlunya diberikan otonomi pada otoritas pajak.
Dia menjelaskan, total perbandingan antara besarnya pajak yang dipungut dengan besarnya potensi pajak (tax coverage ratio) hanya mencapai 55 persen, jauh dari angka maksimal 70 persen. Rendahnya penerimaan pajak itu, berdampak terhadap kebijakan fiskal terutama pembiayaan program strategis seperti, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Salah satu faktor belum optimalnya penerimaan pajak, jelas dia, disebabkan karena masih rendahnya kapasitas sumberdaya manusia di DJP. Secara kapasitas dan beban kerja, saat ini kondisinya sangat tidak layak di mana rasio pegawai pajak dengan penduduk di Indonesia mencapai 1:7.700.

"Fakta tersebut sangat jauh dibandingkan Jerman, yang efektivitas kelembagaan perpajakannya sangat optimal dengan rasio pegawai pajak yang berpenduduk hanya sekitar 1.727," ungkapnya.

Dirinya mengakui, DJP selama ini sudah melakukan upaya penguatan institusi dengan tambahan pegawai dan infrastruktur, namun perkembangannya belum optimal. DJP dengan tugas penerimaan pajak yang besar, kelembagaannya hanya berdasar Peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) sebagai turunan Peraturan Presiden tentang Struktur Organisasi Kementerian yang setiap ganti kabinet maka berganti juga perpresnya.

Padahal, sambungnya, UUD 1945 menyebutkan perpajakan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Saat ini UU tentang subtansi materi pajak yang sudah diatur seperti UU KUP, UU PPH, dan UU PPN. Dalam konteks itu, DJP belum memperoleh kewenangan dalam mengatur SDM, organisasi, dan anggaran sendiri.

"DJP sebagai otoritas pajak masih dikelompokkan sebagai single directorate in ministry of finance," imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, Indonesia perlu memberikan otonomi pada otoritas pajak, melalui reformasi di sektor penerimaan negara.

"Dengan otonomi seperti itu, maka dapat menjadikan organisasi lebih independen sehingga mengurangi tekanan politik terhadap otoritas pajak,” tutupnya. 

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa/ Editor: Satmoko / Foto: Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: