JUMAT, 18 NOVEMBER 2016
BALIKPAPAN---Pemerintah Kota Balikpapan memutuskan angka Upah Minimum Kota (UMK) Balikpapan tahun 2017 sebesar Rp 2,4 juta lebih. Keputusan itu setelah Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menandatangani dan memutuskan kenaikan UMK Balikpapan 2017. 

Ia memastikan, kenaikan UMK 2017 ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang kenaikan upah. Penandatangan SK UMK dilakukan pada Kamis kemarin (17/11) dan langsung dikirimkan ke provinsi untuk dimintai persetujuan gubernur. "Setelah saya tanda tangani kemarin, langsung dibawa ke gubernur. Untuk teknisnya, berapa itu detailnya bisa tanya ke dinas," tandasnya, Jumat (18/11/2016). 



Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, memberikan keterangan seputar penetapan UMK 2017 di Balikpapan.

Lanjut Rizal, kenaikan ini merupakan kebijakan yang diambil olehnya di tengah adanya perbedaan antara upah versi Apindo dan Serikat Pekerja. Sehingga, keputusan ini lebih pada pertimbangan mengikuti aturan PP 78  2015.
 "Itulah keputusan akhirnya. Kalau dikira jalan tengah, harus dikawinkan antara dua itu. Ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pemerintah kota yang ikut PP 78, angkanya 2,4 juta itu," tambahnya.
Sebelumnya, Federasi Serikat Buruh (FSB) Balikpapan menilai Pemkot selalu memihak pada pengusaha bukan pada pekerja. Mereka ingin kenaikan UMK 2017 harus di atas UMP 2017 sebesar Rp 2.339 juta seperti diatur dalam PP 78 2015.
Ketua Serikat Buruh Balikpapan, Rudolf Wetik, mengatakan sesuai dengan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan UMK harus lebih dari UMP.
"Itu sudah menjadi aturan baku, naiknya UMK itu 5 persen dari UMP. Tidak sama dengan UMP," ujarnya tegas.

Jurnalis: Ferry Cahyanti / Editor : Satmoko / Foto: Ferry Cahyanti
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: