KAMIS, 10 NOVEMBER 2016

BANDUNG---Ribuan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang hanya naik sebesar 8, 25 persen atau setara Rp 1.420.624. Mereka 'menggeruduk' Kantor Gubernur Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Kamis (10/11/2016). 


Berdasarkan pantauan Cendana News, ribuan buruh ini berjalan kaki dari Jalan Pasteur, Kota Bandung. Aksi ini sempat membuat macet, khususnya di Jalan Pasopati, Kota Bandung.

"Bagaimana kita mau sejahtera kalau hanya naik segitu. Sekarang saja kita masih susah harus kerja banting tulang tapi upah yang kami dapat tidak sesuai," ujar Yana Heriana (36), salah seorang peserta aksi asal Cimahi di lokasi.

Pihaknya menginginkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar tidak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015. Seharusnya Pemprov memaksimalkan fungsi Dewan Pengupahan yang ada di setiap kota/kabupaten. Dimana setiap tahun dewan pengupahan pun melakukan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Disampaikan, idealnya kenaikan UMP mencapai Rp 650 ribu, sebab kebutuhan hidup layak itu minimal naik 20 persen.

"Jadi kalau tetap dipaksakan menggunakan PP tersebut tentu sudah salah. Dan apa fungsinya ada dewan pengupahan," pungkasnya.
Jurnalis : Rianto Nudiansyah / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Rianto Nudiansyah
Bagikan:

ME. Bijo Dirajo

Berikan Komentar: