SENIN, 21 NOVEMBER 2016
BALI---Made Sudira alias Aridus menggugat Polda Bali atas penetapan tersangka soal statusnya di Facebook yang ditujukan kepada Gubernur Bali, Made Mangku Pastika. Atas status Facebook tersebut, Gubernur Bali melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Pemprov Bali melaporkan Aridus ke Polda Bali. Aridus pun ditetapkan sebagai tersangka dijerat dengan pasal 27 ayat 3 3 pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Puluhan advokat mendampingi Aridus pada sidang perdana yang digelar hari ini. Mereka tergabung dalam Solidaritas Advokat untuk Kebebasan Berekspresi (Satu Aksi). Juru Bicara Satu Aksi, Valerian Libert Wangge menjelaskan, sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar baru memasuki agenda perdana. "Sidang akan digelar selama tujuh hari dan agenda hari ini adalah pembacaan permohonan praperadilan dari kami," kata pria yang karib disapa Faris itu, Senin, (21/11/2016).

Mantan aktivis 98 itu melanjutkan, sidang praperadilan akan fokus pada uji keabsahan penerapan hukum acara yang dilakukan termohon Polda Bali hingga ditetapkannya Aridus sebagai tersangka.

Proses sidang gugatan praperadilan atas kasus yang berkaitan dengan UU ITE.
Ia juga berharap agar proses persidangan nanti dapat berlangsung dengan baik, saling menghormati antarpara pihak, serta dapat menjadi ruang edukasi bagi publik. Menurutnya, praperadilan merupakan “karya agung” yang mengutamakan penghormatan terhadap hak azasi, sehingga ini proses yang wajar dan wajib untuk diapresiasi.

Melalui praperadilan ini, ia berharap prosedural hukum acara pidana akan kembali pada jalurnya yang benar bukan atas kehendak subyektif penegak hukum dengan mengabaikan aturan hukum yang ada.

Selain itu jika permohonan praperadilan yang dilayangkan kliennya itu bukan bermaksud untuk gagah-gagahan. Sebaliknya, gugatan ini ingin melakukan kontrol terhadap adanya indikasi pelanggaran hukum yang meresahkan, di tengah terobosan pemerintah dan DPR RI yang baru saja mengesahkan perubahan revisi UU ITE khususnya penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai delik aduan.

Ada beberapa alasan gugatan praperadilan diajukan. Pertama, ‎permohonan praperadilan ini diajukan atas tidak sahnya penetapan tersangka berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab X, pasal 77 sampai dengan pasal 83  juncto putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014.

Ia menjelaskan, kliennya‎ awalnya hanya disangka mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atas pelanggaran pasal dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

"Tetapi tiba-tiba saja ditambah, bahwa klien kami disangkakan telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (1) dan/atau Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau pasal 310 KUHP," terang Faris.

Ia berharap majelis hakim tunggal dapat mengabulkan gugatan praperadilan mereka dan status tersangka terhadap Aridus dapat dicabut.

Jurnalis: Bobby Andalan/ Editor: Satmoko / Foto: Bobby Andalan
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: