SELASA, 15 NOVEMBER 2016

CATATAN KHUSUS --- Hutan Indonesia menyimpan sekaligus menginspirasi kearifan lokal bangsa Indonesia yang majemuk karena terdiri dari beragam suku. Masing-masing suku mempunyai kearifan lokal yang mengatur keseimbangan lingkungan dalam bentuk hukum adat. Salah satunya adalah Awig-awig, yang merupakan bentuk kearifan lokal dari Bali.


Awig-awig berisi tata cara kehidupan yang harus dipatuhi oleh warga Desa Tenganan, Bali. Terdiri atas 40 lembar daun lontar yang berisi peraturan dalam bahasa Bali. Koleksi ini berasal dari Desa adat Tenganan Pegringsingan yang ditetapkan hari Jumat Pon, Tahun Saka 1847.

Awig-awig juga memuat hukuman yang harus diterima oleh warga desa bila melanggar. Awig-awig ini terdiri dari 61 pasal, 5 diantaranya mengenai kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pasal-pasal tersebut antara lain: pasal 15, 16, 51, 55 dan 61. Awig-awig biasanya disimpan dalam sebuah wadah kotak kayu nangka (artocaprus integra merr) dengan ukiran khas Bali.

Ketika Indonesia dijajah VOC (kolonial belanda), penebangan liar di Pulau Jawa dilakukan tanpa aturan. Akhirnya, pemerintah Belanda membuat aturan pemanfaatan dan pengelolaan hutan berupa Definitief Bedrijfsplan (Rencana Tetap). Rencana-rencana ini dibuat berdasarkan
asas pelestarian pengelolaan hutan.

Definitief Bedrijfsplan ditulis dalam bahasa Belanda dan mengatur rencana pengelolaan hutan di kawasan Cepu, Jawa tengah. Penyusunan rencana ini tetap berlanjut dalam bentuk Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH). Buku RPKH ini adalah buku peraturan perencanaan kehutanan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, dimana beberapa peraturannya diadaptasi dari Definitief Bedrijfsplan.

Setelah era kemerdekaan Indonesia, pemerintah mulai membenahi negeri ini dimana salah satu yang dibenahi adalah sektor kehutanan. Berlanjut semakin serius, terarah, serta terukur kala memasuki era pemerintahan Presiden kedua RI, H.M. Soeharto. Sebagai panduan tetap menggunakan buku peraturan perencanaan kehutanan atau RPKH. Dalam operasional di lapangan, perencanaan kehutanan memerlukan beragam peralatan untuk mendukung kegiatan pemetaan dan survei, antara lain : Waterpas, Theodolith, Kompas Rekta, Stereoskop, Boussole, Mistar Hitung HEMMI, Prisma, Planimeter dan Buku Ukur.

Setelah melakukan perencanaan maupun pemetaan, untuk menggerakkan roda ekonomi maka dibutuhkan pula pemanfaatan sumber daya alam. Untuk eksploitasi hutan dalam rangka percepatan pembangunan maka digunakan beragam alat yang dibagi dua kategori, yakni dari Peralatan tradisional seperti ; Kapak Batu, Cangkul, Gancu, Wadung, Kapak Dua Mata. Sedangkan untuk Peralatan modern yang digunakan adalah Gergaji Tangan, Gergaji Mesin, Gunting Stek, Palu Tok, Jangka Sorong, Garpu Pohon dan Alat Pengukur Tinggi Pohon.

Untuk mengangkut hasil hutan, maka peralatan angkut juga mengalami transformasi bentuk sesuai jaman dan kebutuhan. Keadaan alam serta geografis Indonesia yang memiliki keseimbangan antara tanah rata serta tanah berbukit membuat peralatan mengangkut kayu dari hutan ke desa maupun ke kota dilakukan secara manual menggunakan Gerobak Sapi (Cikar), Ontel (Digunakan untuk memeriksa jaringan rel kereta yang akan dilalui lokomotif pengangkut kayu), dan Kuda-Kuda atau alat yang digunakan untuk mengangkut kayu gelondong dengan cara diluncurkan (tanpa roda) menuju jalan raya atau sungai. Kuda-kuda banyak digunakan di daerah Sumatera dan Kalimantan.

Pemanfaatan sumber daya alam sektor kehutanan membutuhkan pengawasan di lapangan. Pemerintah sejak dahulu sudah memiliki Petugas Kehutanan yang diberi nama Mantri Hutan. Sebutan "Mantri" berasal dari susunan feodal keraton yang merupakan jabatan tertinggi dari bagian organisasi terendah. Mantri Hutan bertugas mengawasi sebuah kawasan hutan tertentu yang tentunya memiliki area yang sangat luas sehingga membutuhkan bantuan beberapa orang dalam menjalankan fungsi pengawasannya di lapangan yaitu Mandor Tanaman, Mandor Penjarangan, Mandor Tebangan, Mandor Angkutan dan Mandor Bangunan.


Dalam perkembangannya sesuai kebutuhan jaman maka Mantri Hutan berubah menjadi Kepala Resor Polisi Hutan (KRPH), dengan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan penjagaan keamanan hutan dan keutuhan areal hutan.

2. Mencegah dan memberantas pelanggaran terhadap keamanan dan keutuhan hutan, seperti memeriksa dan memelihara batas-batas areal hutan, pembagian hutan serta semua sarana dan prasarana perusahaan dan pengusahaan hutan.

3. Memimpin semua pekerjaan teknis kehutanan yang meliputi penanaman, penebangan, pengangkutan maupun pembangunan prasarana.

4. Semua pekerjaan administrasi dan keuangan yang terkait kegiatan diatas.

5. Memeriksa dan melaporkan kasus pelanggaran hutan kepada yang berwenang.

Perlengkapan tugas lapangan dari Mantri Hutan jaman dahulu tergolong unik, karena selain diperlengkapi senjata api berupa pistol, maka kendaraan operasional yang digunakan juga adalah seekor kuda. Berikut beberapa perlengkapan pribadi Mantri Hutan tempo dulu :

1. Puttees (putis/balutan kaki), terbuat dari kain untuk melindungi bagian betis.
2. Beenkap (leggings), terbuat dari kulit untuk melindungi tulang betis
3. Rijbroek, merupakan celana khas untuk berkuda
4. Pistol Holster (sarung pistol), sebagai keamanan maka ia membawa pistol.
5. Kolento, merupakan wadah tempat air minum.
6. Kolanding, wadah air minum ukuran besar terbuat dari kulit buah Maja.
7. Saddle (pelana kuda), sebagai bantalan atau alas berkuda.

Museum Kehutanan Manggala Wanabakti atau sekarang dikenal dengan Museum dan Perpustakaan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo menyimpan semua benda-benda yang sudah dipaparkan diatas sejak alinea. Pengunjung museum dapat menyaksikan bagaimana dan apa yang digunakan oleh negara maupun perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya hutan Indonesia.

Pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia memang harus terjadi serta harus dilakukan. Faktor yang menyebabkannya adalah kebutuhan perputaran roda ekonomi, pembukaan lahan baru untuk pertanian maupun perkebunan, serta kebutuhan akan tempat tinggal bagi penduduk yang populasinya terus bertambah. Deforestasi sudah dilakukan sejak jaman
kerajaan-kerajaan dahulu kala dimana pemanfaatannya adalah untuk pemukiman penduduk, pembuatan kapal perang, persenjataan, serta bahan utama membuat tempat tinggal.

Indonesia masih memiliki hutan yang lebat pada tahun 1950. Sekitar 40 persen dari luas hutan pada tahun 1950 ini telah dimanfaatkan dalam waktu 50 tahun berikutnya untuk percepatan pembangunan baik sarana maupun prasarana. Total pemanfaatan hutan pada era tersebut tercatat seluas 64 juta hektar. Pada tahun 1980-an laju pembangunan dengan pemanfaatan hutan sebagai lahan pemukiman penduduk, lahan pertanian serta sektor industri berbahan dasar kayu terus berlanjut.

Presiden kedua RI, H.M. Soeharto yang dikenal rakyat dengan sebutan Pak Harto saat itu menyadari bahwa tidak bisa juga membatasi keinginan masyarakat untuk bertani dengan cara membuka hutan. Masyarakat hanya butuh diarahkan serta diayomi agar mereka tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Untuk membuka lahan pertanian tanpa  terus mengorbankan area hutan maka Pak Harto mengembangkan Program Pengkaderan Usaha Tani Menetap sejak tahun 1980-an.


Harapan Pak Harto kedepannya adalah dengan meninggalkan sistem perladangan berpindah maka para kader usaha tani menetap dapat menjadi pelopor pembaharuan sektor pertanian yang bersinergi dengan program pelestarian kawasan hutan nusantara. Program pengkaderan usaha tani menetap ditandai dengan sebuah plakat yang ditandatangani langsung oleh Pak Harto pada tanggal 17 Desember 1985 di Wonogiri. Hal itu otomatis menjadikan pula Wonogiri sebagai salah satu daerah contoh perladangan menetap.

Tidak sampai disitu saja usaha Pak Harto untuk melakukan percepatan pembangunan sambil melestarikan kawasan hutan. Beliau terus berusaha mendorong elemen-elemen masyarakat agar berpartisipasi dalam program pelestarian hutan. Salah satunya adalah menggerakkan para santri untuk mensukseskan program pelestarian hutan sebagai wujud bakti terhadap nusa bangsa dan agama dengan menjadikan para santri tersebut Kader Penghijauan. Gerakan pengkaderan santri sebagai pejuang penghijauan diabadikan dalam sebuah plakat yang ditandatangani Pak Harto tanggal 17 Desember 1988 di Blitar.

Namun sejak tahun 1997 (satu tahun sebelum Pak Harto mengundurkan diri sebagai Presiden RI) sampai tahun 2000 (memasuki era reformasi), Indonesia justru mengalami kerusakan hutan sebesar 3,8 juta hektar pertahunnya. Fungsi kontrol dan pengayoman terhadap masyarakat perlahan tidak gencar lagi dilakukan. Bahkan sejak tahun 2000 hingga 2012, tercatat Indonesia mengalami kehilangan hutan atau Deforestasi seluas 15,8 juta hektar secara keseluruhan. Hal ini juga "berhasil" mendudukkan Indonesia sebagai negara peringkat lima terbesar di dunia dalam konteks kerusakan serta hilangnya area hutan.

Dampak kehilangan hutan tersebut adalah sebagian besar kawasan Indonesia menjadi kawasan yang rentan terhadap bencana alam baik kekeringan, banjir maupun tanah longsor. Sejak tahun 1998 hingga pertengahan tahun 2003, tercatat telah terjadi 647 kejadian bencana di Indonesia dengan 2.022 korban jiwa serta kerugian miliaran rupiah. Dan 85% dari bencana tersebut merupakan bencana banjir dan longsor akibat kerusakan hutan.

Sejak tahun 1999, Deforestasi di Indonesia sebagian besar merupakan akibat dari suatu sistem politik dan ekonomi yang menganggap sumber daya alam, khususnya hutan, sebagai sumber pendapatan yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan politik, pribadi dan golongan. Pembalakan liar sudah mencapai tingkat epidemik akibat ketimpangan struktural antara permintaan dan pasokan kayu legal. Ditambah lagi pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan-perusahaan nakal dari luar negeri dengan cara melakukan pembakaran hutan yang tidak selesai-selesai penanganannya hingga saat ini terus menambah parah rentetan kerusakan lahan hutan di Indonesia.

Sebuah museum bukan sekedar menyimpan ribuan artefak maupun dokumentasi sejarah, akan tetapi harus bisa menjadi tempat yang mengabadikan konsep pemikiran tentang sesuatu dan lain hal. Dan Museum Kehutanan Manggala Wanabakti atau disebut Museum dan Perpustakaan Ir. Djamaludin Suryohadikusumo menyimpan sejarah kehutanan sekaligus bagaimana konsep seorang pemimpin besar seperti Pak Harto dalam melaksanakan pembangunan dalam bingkai hutan lestari.

Jurnalis : Miechell Koagouw / Editor : Rayvan Lesilolo / Foto : Miechell Koagouw
Bagikan:

Rayvan Lesilolo

Berikan Komentar: