JUMAT, 18 NOVEMBER 2016

JAKARTA--- Presiden Joko Widodo telah mengajukan RUU Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru, di dalamnya memuat pasal-pasal larangan tentang penghinaan presiden dan wakil presiden yang di dalamnya memuat dua pasal tentang ancaman pidana serius bagi setiap orang yang menghina presiden atau wakil presiden.

Dalam RUU KUHP tersebut, banyak pihak menilai hal itu berpotensi memangkas hak orang berekspresi mengkritisi kebijakan pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, mengakui bahwa pemerintah dan DPR RI masih terus melakukan pembahasan rancangan undang-undang KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana terkait dengan posisi individu terhadap negara, di mana ada pasal proteksi negara yang cukup menguat, yakni perihal penghinaan presiden.

"Pasal dalam RUU KUHP masih dibahas DPR, ada 10 fraksi di DPR, kita harus selaraskan. Jika disetujui baru bisa diketok di paripurna," kata Agus di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, memberikan keterangan kepada awak media perihal pasal penghinaan terhadap kepala negara. 


Diketahui, pasal-pasal tentang penghinaan kepada presiden dan wakil presiden telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan Nomor 013 dan 022/PUU-IV/2006, karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam tiga pasal yang terkait dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, yakni Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP.

Untuk itu, Agus menuturkan, terkait dengan RUU KUHP yang baru diajukan, presiden bisa diundang-undangkan apabila disetujui DPR. Itu pun harus mendengar masukan dari panitia kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus) DPR.

RUU KUHP terkait masalah itu, kata dia, memang sudah cukup lama, DPR juga menginginkan RUU tersebut cepat rampung, sehingga tentunya hasil yang ada disesuaikan.

"Kita targetkan dalam waktu yang tepat dibisa diketok di paripurna. Sehingga kita bisa menggunakan KUHAP itu benar-benar efektif," tutupnya.

Jurnalis: Adista Pattisahusiwa / Editor : Satmoko / Foto : Adista Pattisahusiwa
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: