SELASA, 8 NOVEMBER 2016

MAUMERE --- Pemerintah Daerah (Pemda) Sikka telah mengeluarkan empat peraturan atau regulasi dalam rangka memerangi penyakit HIV dan AIDS yang terus mengalami peningkatan sejak tahun 2003. Demikian disampaikan Sekertaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kabupaten Sikka, Yohanes Siga kepada Cendana News di kantornya, Selasa  (8/11/2016).

Workshop Warga Peduli AIDS yang dilaksanakan KPA Sikka
Dikatakan, kasus ini membutuhkan regulasi yang memayungi gerak langkah KPA dan Pemda beserta aparaturnya untuk mengatasi persoalan tersebut. Dengan demikian diharapkan jumlah penderita bisa menurun.

“Peraturan ini penting agar semua elemen bisa berperan aktif dalam mencegah meluasnya penyakit. Tingkat kepedulian aparat pemerintah dan masyarakat juga masih rendah,“ ungkapnya.

Regulasi yang pertama jelas Yohanes, Perda Kabupaten Sikka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS. Selain itu juga ada  Perbup No.10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Sikka Kepada Camat untuk Penanggulangan Penyakit Menular.

Dalam Peraturan Bupati Sikka ini dijelaskan terkait wewenang apa saja yang harus dilakukan 21 camat di Sikka, Juga dipaparkan peran yang harus dilakukan pihak kecamatan bersama Puskesmas dalam memerangi penyakit ini.

“Para camat harus juga terlibat dengan mengajak lurah dan kepala desa juga untuk melakukan berbagai tugas bersama Puskesmas dan Polindes memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait penyakit menular ini, “ terangnya.

Bupati Sikka juga beber Yohanes, mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul. Dalam peraturan ini desa diinstruksikan menyiapkan dana untuk penanggulangan HIV dan AIDS di wilayahnya.

Workshop Warga Peduli AIDS yang dilaksanakan KPA Sikka
Aturan terakhir sambungnya, adanya Instruksi Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA) . Kelompok WPA ini sudah terbentuk di 30 desa yang ada di 10 kecamatan yakni Kewapante, Heweokloang, Kangae, Alok Barat, Alok, Nita, Mego, Kangae, Alok Timur dan  Magepanda.

“WPA bertugas melakukan indentifikasi potensi masalah dan pendataan populasi yang beresiko tinggi di wilayah masing-masing serta kegiatan donor darah dan mobile VCT atau pemeriksaan HIV,” pungkasnya.
Jurnalis : Ebed De Rosary / Editor : ME. Bijo Dirajo / Foto : Ebed De Rosary
Bagikan:

Cendana News

Berikan Komentar: