JUMAT, 18 NOVEMBER 2016
MAUMERE---Pemekaran desa yang sedang dilakukan pemerintah Kabupaten Sikka jangan sampai dimanfaatkan oleh sekelompok orang atau kaum elit tertentu, baik yang ada di desa maupun di kabupaten untuk meraih kekuasaan.
Demikian ditegaskan kepala kantor pemerintahan desa Kabupaten Sikka, Robertus Ray, saat ditemui Cendana News di kantornya, Jumat (18/11/2016).
Dikatakan Robert, sapaannya, dalam proposal pemekaran desa yang diajukan, tidak boleh ada usulan atau mencantumkan orang-orang tertentu untuk menjadi pejabat kepala desa atau staff di desa yang direncanakan untuk dimekarkan.
“Bila ada nama tersebut, maka kami akan mencoretnya. Kami tidak ingin pemekaran desa dimanfaatkan oleh elit atau orang tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya," tegasnya.



Kepala kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka, Robertus Ray, memberikan pernyataan seputar pemekaran desa.

Usulan pemekaran desa ini, lanjut Robert, harus benar-benar berasal dari masyarakat agar lebih mendekatkan pelayanan. Semua usulan ini, tentunya akan diverifikasi, jadi bukan otomatis semua usulan akan disetujui.
Hingga 18 November, sudah ada sekitar 10 wilayah yang memasukkan proposal pemekaran desa. Pihaknya memberi waktu hingga 30 November untuk melengkapi persyaratan.
“Bulan Desember kami akan terjunkan tim untuk melakukan verifikasi sehingga bila tidak ada halangan maka awal Januari 2017 sudah bisa ditetapkan menjadi desa pemekaran,” ungkapnya.
Robert juga berharap agar lokasi tanah yang akan dibangun kantor desa dan fasilitas lainnya harus benar-benar tidak bermasalah. Bila perlu dibuatkan surat pernyataan bila tanah tersebut merupakan tanah hibah.



Kantor Pemerintahan Desa Kabupaten Sikka.

Hal ini untuk mencegah adanya konflik antara pemilik tanah dengan pemerintah maupun ada tuntutan ganti rugi di kemudian hari oleh keluarga pemilik tanah.
“Kami tidak ingin nanti ada masalah sehingga semua aset di desa pemekaran, khususnya tanah hibah, harus ada surat hibah. Supaya tidak ada lagi keluarga pemilik lahan yang menggugatnya di kemudian hari, “ tegasnya.
Hibah tanah oleh pemiliknya pun, harap Robert, jangan dengan maksud agar nantinya bisa mengisi jabatan kepala desa atau jabatan lainnya di desa sehingga bila tidak terpilih akan berusaha mengambil kembali tanahnya.
“Jadi, hibah tanah harus murni. Jangan ada embel-embel dan bila ada ganti rugi maka harus disampaikan agar bisa dipertimbangkan untuk dikabulkan,” pungkasnya.
Jurnalis: Ebed de Rosary/ Editor: Satmoko / Foto: Ebed de Rosary
Bagikan:

Satmoko Budi Santoso

Berikan Komentar: